Indikator Kerja Biro Hukum

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

         Keberhasilan pelaksanaan restra akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor terkait dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

            Indikator Kinerja

a.      Tertib administrasi perkantoran

b.      Kelayakan kondisi barang inventaris kantor

c.      Disiplin aparatur dan pelaksanaan anggaran 

d.      Pengendalian dan evaluasi program kerja dan LAKIP

e.      Potensi sumber daya manusia

f.          Penataan peraturan perundang-undangan

g.      Pemanfaatan Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum

h.      Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi

i.           Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah kab/kota

            Kerangka Logis Capaian Kinerja

Dokumen renstra ini merupakan landasar operasional program kegiatan Biro Hukum Setda Provinsi NTB 2009 – 2013 dengan indikator capaian kinerja rata-rata program dan kegiatan adalah 90 %.,  Adapun indikator kinerja utama sebagaimana tabel di bawah ini :

NO,	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA
1	PROGRAM PELAYANAN  ADMINISTRASI PERKANTORAN
	Terciptanya Pelayanan dan administrasi yang lancar	Meningkatkan tertib administrasi perkantoran terkait dengan penata usahaan surat menyurat, ATK, kepegawaian, keuangan dan  anggaran serta perpustakaan
	Tersalurnya dan terdistribusinya surat surat
	Terciptanya komunikasi yang baik dan lancer
	Terciptanya administrasi keuangan yang baik dan lancar
	Tersedianya alat tulis kantor
	Tersaedianaya bahan cetakan
	Tergandakannya laporan laporan dan surat-suarat lainnya
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per uu an
	Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor
	Terlaksananya rapat rapat Biro hukum di luar Daerah
	Terbayarnya gaji dan tunjangan kinerja PTT
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
	APARATUR
	Tersedianya Kendaraan dan komputer,AC,mesin tik	Penyediaan peralatan pendukung kerja yang handal, terpelihara, ter upgrade, sehingga peningkatan dan percepatan pencapaian sasaran  bisa terwujud
	Terciptanya kendaraan operasioanl yang terawat  dan
	terpelihara
	Terciptanaya komputer, mesin ketik dan AC yang
	terawat dan terpelihara
	Terwujudnya keseragaman pakaian kerja
	Terpenuhinya pakaian kerja pegawai yang seragam
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
	APARATUR
	Tersedianya Sumber daya manusia yang terampil	Penyertaan diklat / bintek aparatur pada lembaga terkait, baik teknis fungsional, non teknis maupun administrasi
	Tersedianya Sumber daya manusia yang terampil
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
	Tersusunnya laporan keuangan, RKA,DPA dan lakip
	Tersusunnya laporan capaian kinerja (Lakip)	Peningkatan ketelitian dan kecermatan  dalam penyusunan program kerja, anggaran, laporan keuangan  dan LAKIP
	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
	Tersusunnya  RKA dan DPA
5	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -
	UNDANGAN
	Tertatanya Peraturan Perundang undangan	Peningkatan pemahaman  peraturan perundang-undangan melalui sosialisasi  dan peningkatan kapasitas penyusunan naskah perjanjian kerjasama
	- Tersosialisasinya 10 kasus/perkara
	- Terjaringnya pelanggaran asusila sebanyak 25 orang
	- Tersosialisasinya Naskah Perjanjian Kerjasama	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
	sebanyak 10 naskah
	- Tersusunnya dan terbentuknya Perda   10 Bh	Peningkatan harmonisasi peraturan perundang-undangan daerah provinsi
	- Tersusunnya dan terbentuknya Pergub 20 bh
	- Tersusunnya dan terbentuknya Kepgub 400 bh
	Dipahaminya masalah HAM oleh masyarakat dan	Peningkatan pemahaman HAM dalam masyarakat dan aparatur pemerintah
	Aparatur Pemerintah  30 orang se NTB
	-Tersosialisasinya Peraturan perundang undangan	Peningkatan pelayanan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum
	se Kabupaten NTB
	- Meningkatnya SDM Pengelola JDI Hukum se NTB
	Terevaluasi dan terkajinya Perda Kabupaten Kota	Peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah kabupaten/kota
	dan Peraturan Bupati/Walikota se NTB
	sebanyak 108 buah