ASPEK - ASPEK YANG SALING MEMPENGARUHI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Aspek Politik

Pendekatan administrasi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik, ekonomi, social dan lain-lain. Hubungan ini dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung.

Beberapa aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah :

Filsafat hidup bangsa atau filsafat politik kemasyarakatan dari suatu Negara tertentu. Hal ini juga berhubungan dengan interdependensi antara sistim politik yang dianut dengan administrasi pembangunan.
Komitmen dari pada elite kekuasaan atau elite pemerintahan terhadap proses pembangunan dan kesediaannya menerima pendekatan yang sungguh-sungguh terhadap usaha yang saling berkait antara berbagai segi kehidupan masyarakat.
Masalah yang berhubungan dengan kestabilan politik.
Perkembangan bidang politik kearah pemberian iklim politik yang lebih menunjang usaha pembangunan.
Hubungan antara proses politik dan proses administrasi serta antara kaum politik dan birokrasi.
Hubungan politik luar negeri atau bahkan perkembangan politik diluar negeri yang sering kali merupakan aspek politik yang penting pengaruhnya terhadap administrasi pembangunan.

2. Aspek Ekonomi

Terdapat hubungan yang erat antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan dalam rangka proses pembangunan atau pembinaan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari proses perkembangan sosial, politik, psikologi, kebudayaan, administrasi dan ekonomi yang disebut pembangunan atau modernisasi.

Pertumbuhan ekonomi akan dapat berhasil tidak hanya dari kegiatan-kegiatan atau program-program ekonomi saja, tetapi hubungan timbal balik kebijaksanaan politik, sosial dan lain-lain yang konsisten.

Administrasi pembangunan dalam hal ini dapat mempunyai peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Aspek ekonomi lain yang penting perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan adalah adanya stabilitas ekonomi yang dinamis.

3. Aspek Sosial – Budaya

Aspek-aspek sosial budaya yang perlu mendapat perhatian dalam administrasi pembangunan adalah :

Hambatan-hambatan kulturil apakah yang sesuai dengan basis kulturil tertentu sesuatu masyarakat yang merupakan hambatan bagi suatu proses pembangunan atau usaha pembaharuan.
Motivasi apakah yang diperlukan untuk pembaharuan atau pembangunan yang perlu perhatian dalam administrasi pembangunan.
Bagaimanakah sikap-sikap golongan dalam masyarakat terhadap usaha pembaharuan.
Berbagai masalah sosial budaya yang menonjol dan memerlukan perhatian administrasi pembangunan.

Sebagai hambatan-hambatan kulturil dapat dikermukakan adanya tradisi-tradisi tertentu, termasuk tradisi religius ( ini bukan berarti agama ).

Dalam hal ini termasuk pula ciri-ciri dan nilai-nilai manusia atau masyarakat tradisional dan usaha-usaha perubahan terhadap ciri, nilai manusia dan bahkan sikap-sikap hidup masyarakat yang bersifat tradisional dan tidak menunjang pembangunan.

Menurut Dr. Sudjatmoko, ciri-ciri dan nilai-nilai manusia atau masyarakat tradisional dan usaha-usaha perubahan terhadap ciri-ciri manusia dan masyarakat modern adalah :

a. Masyarakat Tradisional.

- terikat pada tempat asal

- orientasi “status”

- hubungan pribadi

- legalistic primordial ( agama, golongan, suku, keluarga )

- organisasi kecil-kecil (frekturisasi), keluarga, ikatan bersifat pribadi.

- Bergantung pada nasib

- Hubungan dengan alam; penyesuaian

- Terhadap kekuasaan : hirarkhis

- Kebudayaan ekspresif

b. Masyarakat Modern

- mobilitas

- orientasi hasil prestasi (achive ment)

- hubungan non pribadi; atas dasar masalah

- loyalitas pelingkup ( Negara, kedinasan, profesi )

- Organisasi non pribadi; ikatan kepentingan, atau orientasi tujuan

- Organisasi besar

- Orientasi terhadap hari depan

- Persoalan yang ditimbulkan manusia dapat diatasi oleh manusia

- Hubungan dengan alam; menguasai/mengatur

- Kebudayaan progresif

Lima kelompok elite yang mempunyai pengaruh terhadap usaha pembaharuan adalah :

1. Elite Dinasti

2. Golongan menengah

3. Kaum intelektual revolusioner

4. Administrator colonial

5. Para pemimpin / pimpinan nasional

Kemudian menurut S.P.Siagian, klasifikasi mengenai golongann elite didalam masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap usaha pembaharuan sebagai berikut :

1. Elite politik

2. Elite administrative

3. Elite cendikiawan

4. Elite dunia usaha

5. Elite militer

6. Elite pembinaan pendapat umum ( informed, observer )

4. Aspek Perkembangan Ilmu, Teknologi dan Lingkungan Fisik

Administrasi pembangunan juga mempunyai kaitan yang erat dengan pengembangan ilmu dan terknologi. Administrasi pembangunan perlu membantu sarana administrasi yang memungkinkan pertumbuhan ilmu dan teknologi.

Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangasn sumber-sumber alam ( resources development ), pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup.

Kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.

Masalah lingkungan hidup yang utama bagi Negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan.

5. Aspek Institusionil

Aspek institusinil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang telah diuraikan diatas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain.

Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi-institusi didalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi-institusi didalam masyarakat yang lama.

Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusionil ini adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi baru untuk dapat lebih mendukung proses pembaharuan dan pembangunan.

Dalam proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial secara menyeluruh dirasakan penting sekali peranannya organisasai-organisasi tertentu yang mampu mengintro, memelihara, bahkan mempertahankan pembaharuan-pembaharuan sosial maupun fisik.

BIROKRASI

Pertama perlu diberikan penjelasan terhadap adanya kesalah fahaman umum bahwa birokrasi itu jelek yaitu birokrasi itu diartikan jika seseorang ingin mendapatkan informasi tertentu dikirim dari pejabat satu kepada pejabat yang lain tanpa mendapatkan informasi yang diinginkan.

Demikian pula keharusan pengisian formulir-formulir, sehingga birokrasi malahan dihubungkan dengan kemacetan-kemacetan administrasi atau tidak adanya efesiensi. Pada hal pengertian birokrasi yanmg sebenarnya bukan itu.

Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.

Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis ( teratur ) pekerjaan dari banyak orang.

Ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya menurut “ Weber “ sebagai berikut :

Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlakukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi di dalam cara yang tertentu sebagai tugas-tugas jabatan.
2. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarkhi, yaitu jabatan yang lebih rendah berada dibawah pengawasan atau pimpinan dari pada jabatan yang lebih atas.
3. Operasi-operasi atau pelaksanaan kegiatan dikendalikan oleh suatu system peraturan yang konsisten dan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan ini terhadap kejadian atau kasus-kasus tertentu.
4. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat “ formalistic impersonality” ( formil non pribadi ), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati.
5. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kwalifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang.
6. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari penglihatan teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi.

B. INSTITUSI OTONOM DAN PERUSAHAAN NEGARA

1. Macam-macam Institusi Otonom

Pemerintah di banyak Negara membentuk berbagai badan-badan yang dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai otonomi operasional tertentu.

Badan-badan ini masih dapat dianggap dalam lingkungan pemerintahan dan dipergunakan sebagai alat pemerintahan.

Namun demikian badan-badan tersebut tidak termasuk dalam hirarki formil dari badan-badan pemerintahan.

Macam dari institusi otonom ini berbagai ragam bentuknya. Yang paling umum adalah bentuk Perusahaan Negara, Lembaga-lembaga dan Yayasan-yayasan yang sponsornya adalah pemerintah.

Bentuk perusahaan-perusahaan Negara sendiri berbagai macam.

Bermacam-macam lembaga dibentuk oleh pemerintah terutama untuk kepentingan pendidikan, penelitian, informasi dan lain-lain.

Dalam hal ini universitas-universitas diberbagai Negara dikategorikan sebagai suatu institusi otonom.

Dalam bidang ini misalnya terdapat lembaga-lembaga penelitian bidang tertentu, lembaga informasi pemasaran, lembaga pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lain-lain.

Dalam kenyataannya, institusi-institusi otonom atau yang juga disebut badan-badan non tradisionil inilah yang paling penting sebagai alat organisasi dalam administrasi pembangunan.

2. Klasisikasi Perusahaan-Perusahaan Negara

Mengenai perusahaan Negara, klasifikasi dapat diberikan menurut :

a. Tujuan usaha, yaitu perusahaan-perusahaan Negara yang didirikan karena harus menyelenggarakan kegiatan yang vital atau memiliki hajat hidup rakyat banyak suatu Negara.

b. Perusahaan-perusahaan Negara yang didirikan untuk memberikan pelayanan yang tertentu yang pada umumnya tidak begitu menguntungkan bagi sector swasta. Misalnya mengenai penyediaan air minum, transport, dan lain-lain.

c. Dimana kegiatan tersebut belum ada kesediaan sektor swasta yang memasukinya.

d. Perusahaan-perusahaan Negara yang dibentuk sebagai badan untuk membina dan menggaerahkan sector ekonomi, sector swasta atau sector masyarakat tertentu.

e. Perusahaan-perusahaan Negara yang dibentuk karena pemerintah memang ingin menguasai dan memiliki sector kegiatan ekonomi tertentu ( yang menguntungkan ). Hal ini sering didasarkan pula karena sistim pemerintahan yang statis.

Empat macam klasifikasi bentuk-bentuk organisasi perusahaan Negara yang terlihat perbedaannya didalam tingkat hubungan seberapa jauh otonomi operasional diberikan atau seberapa jauh pengawasan pemerintah terhadap kebijaksanaan perusahaan berlaku yaitu :

a. Kelompok pertama adalah perusahaan – perusahaan jawatan.

Pada umumnya perusahaan ini dipergunakan untuk administrasi penyelenggaraan bagi pelayanan-pelayanan jasa monopoli secara nasional seperti : pos, telepon dan telegraf, kereta api, pegadaian, pelabuhan, dan lain-lain.

Pengawasan sepenuhnya dari pemerintah dan sedikit operasi otonomi.

b. Kelompok kedua adalah bentuk Perusahaan Negara ( Public Comporation ).

Perusahaan-perusahaan bentuk ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Tetapi dibentuk dengan suatu peraturan khusus yang merumuskan wewenang, tugas, bentuk manajemen dan hubungan departemen pemerintah.

c. Kelompok ketiga adalah perusahaan yang tunduk kepada perundang-undangan perusahaan umum ( swasta dari Negara bersangkutan), tetapi dimana pemerintah mempunyai kepentingan melalui pemilikan dari sebagian atau seluruh modal.

Dalam bidang ini termasuk perusahaan-perusahaan yang seluruh modalnya milik pemerintah ataupun perusahaan campuran antara pemerintah dan swasta.

d. Kelompok keempat dari bentuk perusahaan Negara adalah seperti yang disebutkan oleh Hanson, perusahaan ini disebut “ The Operating Contract “

Disini pemerintah memasuki suatu kontrak dengan perusahaan swasta tertentu untuk melaksanakan manajemen terhadap suatu perusahaan Negara atau perusahaan milik Negara. Kemudian pemerintah akan membayar kontrak manajemen tersebut. Misalnya manajemen suatu hotel besar yang dimiliki oleh pemerintah.

3. Peranan Perusahaan Negara dalam Pembangunan

Pembentukan perusahaan-perusahaan Negara didalam suatu Negara tertentu didasarkan kepada peranan pemerintah yang ingin dilakukan dalam pembangunan dan cara melaksanakan pemerintahan tersebut.

Negara-negara tertentu yang memberikan kebebasan yang besar kepada swasta dan usaha milik pribadi tentu akan kurang menggunakan pembentukan perusahaan-perusahaan Negara.

Disektor-sektor yang bersifat strategis, memerlukan pembiayaan yang besar, penyediaan jasa-jasa pelayanan atau belum bersedianya sector swasta masuk, pemerintah dapat berperan sebagai entrepreneur.

Ada beberapa sector tertentu dimana pemerintah paling sedikit pada prinsipnya memasuki dengan pembentukan perusahaan-perusahaan Negara secara sementara., untuk kemudian secara berangsur dialihkan kepada sector swasta.

Dan ada pula perusahaan-perusahaan Negara yang sebenarnya dibentuk untuk dapat membina sector swasta atau sector ekonomi masyarakat.

PERBEDAAN KOPERASI DENGAN USAHA SWASTA DAN USAHA MILIK NEGARA

NO	SEGI-SEGI YANG DIBANDINGKAN	SEKTOR SWASTA
		SWASTA			Koperasi	Badan Usaha Milik Negara (Persero)
		Perorangan (Individual)	Persekutuan	Perseroan Terbatas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Siapa pengguna jasanya? Siapa pemilik usahanya? Siapa yg mempunyai hak suara ? Bagaimana voting itu dilakukan ? Siapa yang menentukan kebijaksanaan perusahaan ? Apakah balas jasa atas modal itu terbatas ? Siapa yg akan menerima hasil dr usaha tsb ? (Pendapatan) Siapa yg bertanggung jawab thp kerugian usaha ?	Bukan pemilik Pelanggan Perorangan Tidak diperlukan Tidak diperlukan Orang yg bersangkutan Tidak Orang yang bersangkutan Pemilik yg bersangkutan	Umumnya bkn pemilik Pelanggan Para sekutu usaha Para sekutu usaha Biasanya menurut besarnya modal pewnyertaan sekutu usaha Para sekutu usaha Tidak Para sekutu usaha proportional dg jasa mereka dlm usaha tsb Para sekutu usaha	Umumnya bkn pemilik Pelanggan Pemegang saham Pemegang saham biasa (Common stackholders) Menurut besarnya modal yang dimilikinya. Dilakukan sebelum RUPS. Direksi Tidak Para pemegang saham proportional dg. Jml saham yg dimilikinya Pemegang saham atas sejumlah saham yang dimilikinya	Terutama anggota Para anggota Para anggota Satu anggota satu suara pd. Rapat anggota dan tdk boleh diwakilkan Pengurus Dlm hal-hal tertentu memerlukan pengesahan dr rapat anggota Ya, maksimun 8% Anggota sesuai dg jasa/ partisipasinya Anggota, atas modal equite (simpanan pokok & wajib)	Umum/anggota masyaraka Pemegang saham Pemegang saham Berdasarkan jumlah saham yg dimilikinya Direksi Tidak Pemegang saham Pemegang saham

PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Sasaran Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan adalah unuk menjamin suatu bangsa dan Negara dapat :

1. Menjamin integritas Bangsa dan Negara;

2. Menangkis serangan dari luar wilayah kekuasaannya;

3. Memadamkan pemberontakan yang mungkin timbul di dalam negeri;

4. Mematahkan usaha subversi dan infiltrasi yang mungkin dipergunakan oleh musuh Negara yang berada di dalam negeri;

5. Yang kesemuanya dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup Negara sebagai satu Negara yang merdeka dan berdaulat.

Faktor-faktor social yang harus diperhitungkan dalam mengembangkan dan membina suatu ketahanan nasional yang tangguh antara lain :

1. Faktor Geografis ( termasuk factor Iklim )

2. Faktor Penduduk

3. Faktor Kekayaan Alam

4. Faktor Ideologi

5. Faktor Politik

6. Faktor Ekonomi

7. Faktor Sosial Budaya, dan

8. Faktor Kekuatan Militer.

TAHAP-TAHAP PERTUMBUHAN POLITIK

DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Pertama : Menciptakan Stabilitas Politik.

Stabilitas politik tidak boleh dijadikan tujuan pembangunan dibidang politik, melainkan sebagai landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

Kedua : Penyusunan kembali struktur-struktur organisasi politik (restructuring of political organization).

Sering jumlah partai politik di Negara-negara terbelakang itu adalah berkelebihan, maka dilakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga jumlah partai-partai politik itu semakin lama semakin disederhanakan.

Ketiga : Political Take –Off, yaitu dimulainya usaha-usaha oleh partai - partai politik yang telah disederhanakan dan dimatangkan itu untuk turut serta secara aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang, terutama dibidang mereka sendiri yaitu bidang politik.

DAFTAR BACAAN

1. Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi Pembangunan, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta Barat, 1974.

2. F.W. Riggs, Administrasi Pembangunan, Batas-Batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembeharuan Administrasi, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

3. Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1978.

Aspek-aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan

0 komentar:

Posting Komentar