Rencana Kegiatan Biro Hukum

BAB  V

RENCANA KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN

 DAN PENDANAAN INDIKATIF

            Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta program yang telah ditetapkan Biro hukum memperoleh sejumlah dana rutin yang bersumber dari dana APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan, dengan rincian sebagai berikut :

5.1.  Program Kegiatan APBD

NO.	KODE REKENING					URAIAN KEGIATAN	PENDANAAN
							INDIKATIF
							(Rp)
1	2					3	6
						TAHUN ANGGARAN  2009	1,683,305,800
1	1	20	03	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	565,380,000
	1	20	03	5	1	Tunjangan Fungsional Umum	565,380,000
2	1	20	03	01		BELANJA  LANGSUNG	1,117,925,800
	1	20	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	294,297,400
	1	20	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	3,715,000
	1	20	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13,600,000
	1	20	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	55,800,000
	1	20	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	6,250,800
	1	20	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7,002,600
	1	20	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	6,264,000
	1	20	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	6,000,000
	1	20	03	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44,150,000
	1	20	03	01	19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	151,515,000
	1	20	03	;02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	55,850,000
	1	20	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	41,100,000
	1	20	03	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	14,750,000
	1	20	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur	22,050,000
	1	20	03	03	02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	22,050,000
	1	20	03	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	11,350,000
	1	20	03	05	03	Bintek Implementasi Peraturan Per UU an	11,350,000
	1	20	03	06		Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan
						capaian kinerja dan keuangan	18,750,000
	1	20	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	6,250,000
	1	20	03	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,250,000
	1	20	03	06	08	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	6,250,000
	1	20	03	26		Program Penataan Peraturan Perundang undangan	715,628,400
	1	20	03	26	01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan	178,909,500
						perundang undangan
	1	20	03	26	02	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan	178,909,500
						Perundang undangan
	1	20	03	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	59,650,000
	1	20	03	26	05	Publikasi peraturan perundang undangan	119,250,000
	1	20	03	26	06	Kajian peraturan per Uuan Daerah terhadap peraturan	178,909,400
						Perundang undangan yang baru, lebih tinggi dan
						keserasian antar peraturan Per Uuan Daerah

5.2.   Program Kegiatan APBN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan Biro Hukum yang bersumber dari dana APBD adalah sangat terbatas, sehingga sangat dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Dekon).

Adapun rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Hukum yang diharapkan pendanaannya dari ABPN adalah :

a.         Inventarisasi, Harmonisasi dan Work Shop Imflementasi Peraturan Perundang Undangan Pusat dan Korelasinya dengan Peraturan Daerah

b.      Bintek Peraturan Perundang undangan

c.         Bintak HAM bagi Aparat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan LSM dan sosialisasi HAKI

d.      Bintek Naskah Perjanjian (MOU)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf  a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan kebutuhan masyarakat NTB sebagai sarana sosialisasi dan pemahaman Peraturan Perundang-undangan, dan diharapkan dengan program kegiatan tersebut akan menambah kualitas SDM Aparat dan Masyarakat sehingga pada gilirannya akan berimflikasi kepada pelayanan yang paripurna, efektif dan efesien.

5.3.      Indikator, Sasaran, Kegiatan APBD

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Tunjangan Fungsional Umum
BELANJA  LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya Pelayanan dan administrasi yang lancer
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersalurnya dan terdistribusinya surat surat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terciptanya komunikasi yang baik dan lancer
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terciptanya administrasi keuangan yang baik dan lancer
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan
	Tergandakannya laporan laporan dan surat-suarat lainnya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per Undang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu kantor
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat Biro hukum di luar Daerah
Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Terbayarnya gaji dan tunjangan kinerja PTT
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Kendaraan dan komputer,AC,mesin tik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terciptanya kendaraan operasioanl yang terawat  dan terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terciptanaa komputer, mesin ketik dan AC yang terawat dan terpelihara
Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya keseragaman pakaian kerja
Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari hari tertentu	Terpenuhinya pakaian kerja pegawai yang seragam
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Sumber daya manusia yang terampil
Bintek Implementasi Peraturan Per UU an	Tersedianya Sumber daya manusia yang terampil
Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan
Capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya alaporan keuangan, RKA,DPA dan lakip
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja (Lakip) 2008
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 2008
Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya  RKA dan DPA TA 2009
Program Penataan Peraturan Perundang undangan	Tertatanya Peraturan Perundang undangan
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan	- Trsosialisasinya 10 kasus/perkara
perundang undangan	- Terjaringnya pelanggaran asusila sebanyak       25 orang
	- Tersosialisasinya Naskah Perjanjian Kerjasama   sebanyak 10 naskah
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan	- Tersusunnya dan terbentuknya Perda   10 Bh
Perundang undangan	- Tersusunnya dan terbentuknya Pergub 20 bh
	- Tersusunnya dan terbentuknya Kepgub 400   bh
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan	Dipahaminya masalah HAM oleh masyarakat dan Aparatur Pemerintah  30 orang se NTB
Publikasi peraturan perundang undangan	-Tersosialisasinya Peraturan perundang undangan Kabupaten se-NTB
	- Meningkatnya SDM Pengelola JDI Hukum se NTB
Kajian peraturan per Uuan Daerah terhadap peraturan Perundang undangan yang baru, lebih	Terevaluasi dan terkajinya Perda Kabupaten Kota
tinggi dan keserasian antar peraturan Per –UU-an Daerah	dan Peraturan Bupati/Walikota se NTB
	sebanyak 108 buah

5.4.     Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Indikatif

Sumber pendanaan kegiatan Biro Hukum hanya berasal dari dana APBD untuk dua tahun terakhir  (2008 – 2009 ) cenderung menurun sementara dana dari APBN ( Dana Dekon) tidak ada, sehingga untuk mencapai target kegiatan pada Biro Hukum secara optimal sangat diharapkan bantuan dana dari APBN.