Pembangunan Global

Pembangunan Global

Giddens (1990) dalam Sztompka (2008) menyatakan bahwa modernisasi telah menimbulkan suatu perubahan menuju globalisasi dalam arti berkembangnya hubungan sosial, ekonomi, politik dan kultural ke seluruh dunia. Akibatnya mengurangi peran negara sehingga terlalu kecil untuk dapat menanggulangi masalah besar kehidupan dan terlalu besar untuk menanggulangi masalah besar kehidupan.

Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal (Robertson 1992) dalam Sztompka (2008). Masyarakat dunia saling tergantung di semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi dan kultural. Cakupan saling ketergantungan tersebut secara nyata mengglobal seperti apa yang dikatakan oleh Chirot (1977), yaitu “Tak ada satu negara pun di dunia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.”

Hubungan saling ketergantungan antar berbagai bangsa di dunia tersebut ternyata telah menimbulkan perubahan sosial yang luar biasa di masyarakat. Kemanusiaan tak lagi sekadar kumpulan statistik atau sebuah kategori filosofi atau ideologis. Kemanusiaan sudah berubah menjadi kesatuan sosiologis nyata, meliputi semua orang yang hidup di dunia. Kini orang dapat berbicara mengenai struktur global hubungan politik, ekonomi, dan kultural yang berkembang melampaui batas tradisional dan mengingat satuan masyarakat yang sebelumnya terpisah ke dalam satu sistem, yaitu sistem global. Kecenderungan ini baru saja terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Peter Worsley (1984), yaitu “Sebelum dekade 1980-an, masyarakat global belum terwujud.”

Terwujudnya masyarakat global seperti telah terjadi saat ini memungkinkan terjadinya pembangunan global. Dalam pembangunan global ini, masyarakat dunia dituntut untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang bersifat global. Untuk itu, maka negara-negara di dunia membentuk berbagai kesepakatan sebagai sasaran bersama dalam menjalankan pembangunan.

Menurut Haryono Suyono, pembangunan nasional di banyak negara sekarang ini perlu dirombak pendekatannya dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Seruan perombakan pendekatan pembangunan itu muncul ketika para pemimpin dunia menyadari dan bersama-sama mencanangkan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak kurang dari 189 pemimpin dunia pada sidang PBB di New York pada tahun 2000 sepakat untuk menerima prioritas pembangunan dalam lima belas tahun ke depan menganut sasaran dan target Millennium Development Goals  (MDGs). Target ini menganut delapan sasaran utama yang perlu dipahami secara luas.

Delapan sasaran dan target MDGs sebagai kesepakatan masyarakat global dalam melaksanakan pembangunan global tersebut secara detil adalah sebagai berikut:

•       Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim

•       Pemerataan pendidikan dasar

•       Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan

•       Mengurangi tingkat kematian anak

•       Meningkatkan kesehatan ibu

•       Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya

•       Menjamin daya dukung lingkungan hidup

•       Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Selain MDGs, sasaran dan target pembangunan global yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan adalah sasaran masyarakat informasi 2015 - 2019. Sasaran masyarakat informasi 2015 - 2019 sebagai kesepakatan dalam pembangunan global diantaranya adalah sebagai berikut:

•       Hubungkan semua desa ke Internet dan membangun titik akses masyarakat

•       Tercapainya pemanfaatan dan akses internet oleh 50 persen atau separuh penduduk dunia

•       Hubungkan ilmiah dan institusi penelitian

•       Seluruh lembaga pemerintahan terhubung dengan internet

•       Semua rumah sakit terhubung  dalam jaringan.

POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Model Komunikasi Pembangunan

                Kebijakan publik seringkali tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi dari kebijakan publik tersebut (pembangunan) seringkali dikomunikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan. Kegiatan mengkomunikasikan pembangunan oleh pemerintah ini disebut sebagai komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan pada saat ini telah berkembang dengan berbagai model dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah (1) pendekatan skala luas dengan penggunaan media massa . Model ini  dibatasi  khusus  oleh variabel ekonomi; (2) Pendekatan yang mempromosikan  komunikasi akar rumput atau komunitas; dan (3) Model  baru yang menekankan pada  dimensi luas dari pembangunan yang memungkinkan mendefinisikan sebagai proses  global.

Model komunikasi pembangunan dapat dilihat dari tiga bentuk yang berbeda. Tiga model komunikasi pembangunan tersebut adalah (1) development communication yang dikemukakan oleh Lerner, Pye dan Schramm; (2) development support communication yang dikemukakan oleh UNDP; dan (3) development as discourse practice. 

Pola Komunikasi Kebijakan Publik dan Pembangunan

Memasuki era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sehingga aliran data dan informasi dari seluruh penjuru dunia menjadi sangat mudah aksesibilitasnya. Kemudahan tersebut didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Kemajuan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad informasi ini telah memudahkan manusia berkomunikasi antara satu dengan lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia secara nyata dapat dilihat dari pencapaian pembangunan sektor informasi dan komunikasi tahun 2004 – 2009, yaitu:

•       Penurunan tarif seluler hingga 90% dari US$ 0,15/min tahun 2005 (termahal di Asia) menjadi US$ 0,015/min tahun 2008 (termurah di Asia)

•       Fasilitasi pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi nasional serat optik Palapa Ring di wilayah timur Indonesia

•       Launching TV digital free to air dan mobile di Jabodetabek

•       Pembangunan pemancar RRI di 138 kab/kota dan pemancar TVRI di 25 lokasi blank spot dan perbatasan

•       Pembangunan dua ICT Training Center untuk mendukung peningkatan e-literasi

•       Penyelesaian proyek percontohan e-government.

Pencapaian pembangunan sektor informasi dan komunikasi tahun 2004 – 2009 seperti tersebut di atas pada dasarnya mengindikasikan bahwa teknologi informasi merupakan suatu media yang berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam mengkomunikasikan kebijakan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan target 

dan sasaran global (MDGs dan Masyarakat Informasi), maka beberapa pola komunikasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

• Pada tataran global melalui jaringan berbasis teknologi komunikasi dan informasi mengembangkan transaksi global.
• Pola komunikasi  melalui  TIK berubah dari  masif satu dimensi menjadi masif  multi dimensi (mass customize).
• Sasaran global  sebagai  cara  pencapaiannya harus disesuaikan dengan kontek lokal.
• Pemanfaatan potensi global  dengan menyelenggarakan kemitraan dan jaringan.
• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung komunikasi kebijakan publik dan pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya tidak serta merta mudah untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Indonesia terlebih dahulu perlu menyiapkan segala kesiapan teknologi yang dibutuhkan. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia sebanding dengan negara ASEAN lainnya dalam penyediaan layanan seluler, namun jauh tertinggal dalam pengembangan infrastruktur masa depan, yaitu internet dan broadband. Dari sisi pemanfaatan, Indonesia jauh tertinggal yang disebabkan oleh terbatasnya akses, rendahnya tingkat e-literasi, serta belum efektifnya implementasi regulasi termasuk strategi pembiayaan (Tabel 3).

Tabel 3 Daya saing kesiapan teknologi Indonesiaa di ASEAN, 2008 - 2009

Negara	Peringkat Kesiapan Teknologi 2008-2009 (Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum)
	Daya Saing	Daya Saing Teknologi	Tekno- logi Maju	Daya Serap Teknologi	Regulasi TIK	FDI dan Transfer Teknologi	Jasa Seluler	Pengguna Internet	Jumlah Komputer	Broad-band
Thailand	34	66	50	61	61	48	72	78	72	94
Indonesia	55	88	61	65	71	24	100	107	105	100
Vietnam	70	79	71	54	72	57	114	70	63	79
Philipina	71	70	52	49	60	50	84	101	70	96
Sri Lanka	77	82	54	45	59	47	102	117	94	98
Kamboja	109	123	109	106	122	94	120	130	128	108

KESIMPULAN

                Kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan. Komunikasi kebijakan publik dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia yang berkelanjutan dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam mendukung pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengkomunikasikan kebijakan publik dan pembangunan nasional, bangsa Indonesia perlu meningkatkan daya saing teknologi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Badruddin S.  2009. Pengertian Pembangunan.  http://profsyamsiah. wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ [13 Oktober 2009].

Dwijowijoto RN.  2003.  Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.  Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nasution Z.  2004.  Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyono H. Memaknai Indikator MDGs, Pengentasan Kemiskinan. http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasan-kemiskinan.html

Sztompka P. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahab SA.  2008.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik.  Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadyah Malang.