Jumat, 07 Juni 2013


Pembangunan Global

Giddens (1990) dalam Sztompka (2008) menyatakan bahwa modernisasi telah menimbulkan suatu perubahan menuju globalisasi dalam arti berkembangnya hubungan sosial, ekonomi, politik dan kultural ke seluruh dunia. Akibatnya mengurangi peran negara sehingga terlalu kecil untuk dapat menanggulangi masalah besar kehidupan dan terlalu besar untuk menanggulangi masalah besar kehidupan.
Globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal (Robertson 1992) dalam Sztompka (2008). Masyarakat dunia saling tergantung di semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi dan kultural. Cakupan saling ketergantungan tersebut secara nyata mengglobal seperti apa yang dikatakan oleh Chirot (1977), yaitu “Tak ada satu negara pun di dunia yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri.”
Hubungan saling ketergantungan antar berbagai bangsa di dunia tersebut ternyata telah menimbulkan perubahan sosial yang luar biasa di masyarakat. Kemanusiaan tak lagi sekadar kumpulan statistik atau sebuah kategori filosofi atau ideologis. Kemanusiaan sudah berubah menjadi kesatuan sosiologis nyata, meliputi semua orang yang hidup di dunia. Kini orang dapat berbicara mengenai struktur global hubungan politik, ekonomi, dan kultural yang berkembang melampaui batas tradisional dan mengingat satuan masyarakat yang sebelumnya terpisah ke dalam satu sistem, yaitu sistem global. Kecenderungan ini baru saja terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Peter Worsley (1984), yaitu “Sebelum dekade 1980-an, masyarakat global belum terwujud.”
Terwujudnya masyarakat global seperti telah terjadi saat ini memungkinkan terjadinya pembangunan global. Dalam pembangunan global ini, masyarakat dunia dituntut untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang bersifat global. Untuk itu, maka negara-negara di dunia membentuk berbagai kesepakatan sebagai sasaran bersama dalam menjalankan pembangunan.
Menurut Haryono Suyono, pembangunan nasional di banyak negara sekarang ini perlu dirombak pendekatannya dengan menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Seruan perombakan pendekatan pembangunan itu muncul ketika para pemimpin dunia menyadari dan bersama-sama mencanangkan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak kurang dari 189 pemimpin dunia pada sidang PBB di New York pada tahun 2000 sepakat untuk menerima prioritas pembangunan dalam lima belas tahun ke depan menganut sasaran dan target Millennium Development Goals  (MDGs). Target ini menganut delapan sasaran utama yang perlu dipahami secara luas.
Delapan sasaran dan target MDGs sebagai kesepakatan masyarakat global dalam melaksanakan pembangunan global tersebut secara detil adalah sebagai berikut:
       Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim
       Pemerataan pendidikan dasar
       Mendukung adanya persaman jender dan pemberdayaan perempuan
       Mengurangi tingkat kematian anak
       Meningkatkan kesehatan ibu
       Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
       Menjamin daya dukung lingkungan hidup
       Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Selain MDGs, sasaran dan target pembangunan global yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan adalah sasaran masyarakat informasi 2015 - 2019. Sasaran masyarakat informasi 2015 - 2019 sebagai kesepakatan dalam pembangunan global diantaranya adalah sebagai berikut:
       Hubungkan semua desa ke Internet dan membangun titik akses masyarakat
       Tercapainya pemanfaatan dan akses internet oleh 50 persen atau separuh penduduk dunia
       Hubungkan ilmiah dan institusi penelitian
       Seluruh lembaga pemerintahan terhubung dengan internet
       Semua rumah sakit terhubung  dalam jaringan.


POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Model Komunikasi Pembangunan
                Kebijakan publik seringkali tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi dari kebijakan publik tersebut (pembangunan) seringkali dikomunikasikan kepada masyarakat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan. Kegiatan mengkomunikasikan pembangunan oleh pemerintah ini disebut sebagai komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan pada saat ini telah berkembang dengan berbagai model dengan berbagai pendekatan, diantaranya adalah (1) pendekatan skala luas dengan penggunaan media massa . Model ini  dibatasi  khusus  oleh variabel ekonomi; (2) Pendekatan yang mempromosikan  komunikasi akar rumput atau komunitas; dan (3) Model  baru yang menekankan pada  dimensi luas dari pembangunan yang memungkinkan mendefinisikan sebagai proses  global.
Model komunikasi pembangunan dapat dilihat dari tiga bentuk yang berbeda. Tiga model komunikasi pembangunan tersebut adalah (1) development communication yang dikemukakan oleh Lerner, Pye dan Schramm; (2) development support communication yang dikemukakan oleh UNDP; dan (3) development as discourse practice

Pola Komunikasi Kebijakan Publik dan Pembangunan
Memasuki era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa sehingga aliran data dan informasi dari seluruh penjuru dunia menjadi sangat mudah aksesibilitasnya. Kemudahan tersebut didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menembus batas ruang dan waktu. Kemajuan peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad informasi ini telah memudahkan manusia berkomunikasi antara satu dengan lainnya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia secara nyata dapat dilihat dari pencapaian pembangunan sektor informasi dan komunikasi tahun 2004 – 2009, yaitu:
       Penurunan tarif seluler hingga 90% dari US$ 0,15/min tahun 2005 (termahal di Asia) menjadi US$ 0,015/min tahun 2008 (termurah di Asia)
       Fasilitasi pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi nasional serat optik Palapa Ring di wilayah timur Indonesia
       Launching TV digital free to air dan mobile di Jabodetabek
       Pembangunan pemancar RRI di 138 kab/kota dan pemancar TVRI di 25 lokasi blank spot dan perbatasan
       Pembangunan dua ICT Training Center untuk mendukung peningkatan e-literasi
       Penyelesaian proyek percontohan e-government.

Pencapaian pembangunan sektor informasi dan komunikasi tahun 2004 – 2009 seperti tersebut di atas pada dasarnya mengindikasikan bahwa teknologi informasi merupakan suatu media yang berpotensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam mengkomunikasikan kebijakan publik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan target 
dan sasaran global (MDGs dan Masyarakat Informasi), maka beberapa pola komunikasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

  • Pada tataran global melalui jaringan berbasis teknologi komunikasi dan informasi mengembangkan transaksi global.
  • Pola komunikasi  melalui  TIK berubah dari  masif satu dimensi menjadi masif  multi dimensi (mass customize).
  • Sasaran global  sebagai  cara  pencapaiannya harus disesuaikan dengan kontek lokal.
  • Pemanfaatan potensi global  dengan menyelenggarakan kemitraan dan jaringan.
  • Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung komunikasi kebijakan publik dan pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya tidak serta merta mudah untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena Indonesia terlebih dahulu perlu menyiapkan segala kesiapan teknologi yang dibutuhkan. Dari sisi ketersediaan infrastruktur, Indonesia sebanding dengan negara ASEAN lainnya dalam penyediaan layanan seluler, namun jauh tertinggal dalam pengembangan infrastruktur masa depan, yaitu internet dan broadband. Dari sisi pemanfaatan, Indonesia jauh tertinggal yang disebabkan oleh terbatasnya akses, rendahnya tingkat e-literasi, serta belum efektifnya implementasi regulasi termasuk strategi pembiayaan (Tabel 3).


Tabel 3 Daya saing kesiapan teknologi Indonesiaa di ASEAN, 2008 - 2009
Negara
Peringkat Kesiapan Teknologi 2008-2009
(Sumber: Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum)
Daya Saing
Daya Saing Teknologi
Tekno-
logi Maju
Daya Serap Teknologi
Regulasi TIK
FDI dan Transfer Teknologi
Jasa Seluler
Pengguna Internet
Jumlah Komputer
Broad-band
Thailand
34
66
50
61
61
48
72
78
72
94
Indonesia
55
88
61
65
71
24
100
107
105
100
Vietnam
70
79
71
54
72
57
114
70
63
79
Philipina
71
70
52
49
60
50
84
101
70
96
Sri Lanka
77
82
54
45
59
47
102
117
94
98
Kamboja
109
123
109
106
122
94
120
130
128
108

KESIMPULAN
                Kebijakan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan. Komunikasi kebijakan publik dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia yang berkelanjutan dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam mendukung pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengkomunikasikan kebijakan publik dan pembangunan nasional, bangsa Indonesia perlu meningkatkan daya saing teknologi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Badruddin S.  2009. Pengertian Pembangunan.  http://profsyamsiah. wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ [13 Oktober 2009].
Dwijowijoto RN.  2003.  Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.  Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nasution Z.  2004.  Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suyono H. Memaknai Indikator MDGs, Pengentasan Kemiskinan. http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasan-kemiskinan.html
Sztompka P. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahab SA.  2008.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik.  Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadyah Malang.

0 komentar:

Posting Komentar