Model Analisis Kebijakan Publik

Model Analisis Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (1978) dalam Wahab (2008) membagi model analisis kebijakan publik dalam enam buah model, yaitu: Model Kelembagaan, Model Kelompok, Model Elit, Model Rasional, Model Inkremental dan Model Sistem.

Model Kelembagaan

                Model kelembagaan pada dasarnya merupakan sebuah model analisis yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik yang memandang kebijakan publik sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Struktur-struktur dan lembaga-lembaga pemerintahan sejak lama memang menjadi pusat perhatian ilmu politik, bahkan ilmu politik sering disebut sebagai suatu ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga pemerintah (government institusional).

Model Kelompok

                Model kelompok pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat itulah yang menjadi pusat perhatian politik.  Dalam hal ini individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun secara informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah. Dengan demikian dalam model ini kebijakan publik dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok.

Model Elit

                Model elit adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit. Teori elit pada umumnya menentang keras terhadap pandangan yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata. Dengan mengacu pada hasil karya para teoritisi elit klasik, C. Wirght Mills (1956) dalam Wahab (2008) mengungkapkan adanya suatu gejala konsentrasi kekuasaan politik di tangan sekelompok kecil warga masyarakat. Dalam model elit ini, kebijakan publik dipandang sebagai Preferensi Elit.

Model Rasional

                Model pembuatan kebijakan publik rasional barangkali akar-akar pemikirannya dapat dilacak pada karya Herbert Simon yang berjudul Adminstration Behaviour. Sesuai dengan karya ini maka dalam model rasional, kebijakan publik pada dasarnya dapat dianggap sebagai pencapain tujuan secara efisien.

Model Inkremental

                Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Charles E. Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian dalam model ini kebijakan publik dapat dipandang sebagai perubahan kecil-kecilan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Model Sistem

                Model sistem pada awalnya adalah sebuah model yang dikembangkan oleh para ahli biologi. Model ini kemudian diterapkan pada studi politik atau studi kebijakan publik oleh ilmuwan politik Amerika David Easton. Easton berpendapat bahwa kegiatan politik itu dapat dianalisis dari sudut pandang sistem, terdiri dari jumlah proses-proses yang harus tetap dalam keadaan seimbang kalau kegiatan politik itu ingin tetap terjaga kelestariannya. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem.

MODEL PEMBANGUNAN

Perkembangan Makna dan Model Pembangunan

Seiring dengan perkembangan jaman, makna pembangunan telah mengalami berbagai pergeseran. Menurut Kuncoro (2004) dalam Badruddin (2009), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (economic growth) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (economic development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara 1986, Meier 1989 dalam Kuncoro 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan (Badruddin 2009).

Berdasarkan berbagai pemikiran atau makna pembangunan yang dikemukakan oleh berbagai pakar, makna pembangunan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat model pembangunan yang dominan berdasarkan masing-masing paradigma yang mendasarinya. Empat model pembangunan tersebut secara riil memfokuskan atau memandang pembangunan dengan mengacu pada kriteria tertentu yaitu pertumbuhan ekonomi, teknologi padat modal, perencanaan terpusat dan penyebab keterbelakangan (Tabel 2).

Tabel 2 Model pembangunan

Model Dominan	Paradigma Alternatif
Pertumbuhan ekonomi	keseimbangan atau kesetaraan distribusi dan kualitas hidup
Teknologi padat modal	menekankan pada teknogi yang padat karya. proses pembangunan menekankan pada integrasi cara tradisional dan modern
Perencanaan terpusat	perencanaan lebih mengadalkan pada pengembanagan diri melalui proses desentralisasi dan partisipasi masyarakat
Penyebab keterbelakangan berasal dari faktor dalam	faktor dari internal tetapi juga fakor ekternal

Sumber: Schramm (1976)

DAFTAR PUSTAKA

Badruddin S.  2009. Pengertian Pembangunan.  http://profsyamsiah. wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ [13 Oktober 2009].

Dwijowijoto RN.  2003.  Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.  Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nasution Z.  2004.  Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyono H. Memaknai Indikator MDGs, Pengentasan Kemiskinan. http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasan-kemiskinan.html

Sztompka P. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahab SA.  2008.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik.  Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadyah Malang.