Contoh Lampiran Kuisioner

Lampiran Kuesioner

PENGETAHUAN ANGGARAN (X1)

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	Dewan mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Jika terjadi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan dewan sulit mengidentifikasi	SS	S	TT	TS	STS
	Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat dewan pahami	SS	S	TT	TS	STS
	Dewan tidak tahu bagaimana cara penyusunan APBD yang sebenarnya	SS	S	TT	TS	STS
	Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, dewan mengetahui.	SS	S	TT	TS	STS
	Praktik pelaksanaan APBD dilapangan ternyata sungguh sangat berbeda dan banyak yang tidak sesuai	SS	S	TT	TS	STS
	Dewan mampu mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan secara rinci.	SS	S	TT	TS	STS
	Dewan tidak mengetahui jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD.	SS	S	TT	TS	STS

AKUNTABILITAS PUBLIK (X2)

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	Renstrada dan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD merupakan dasar dalam penyusunan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Proses Penyusuanan APBD melibatkan semua elemen-elemen masyarakat	SS	S	TT	TS	STS
	APBD disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.	SS	S	TT	TS	STS
	Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Hanya masyarakat tertentu yang terlibat dalam penyusunan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	APBD merupakan barang rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.	SS	S	TT	TS	STS
	Indikator kinerja telah digunakan untuk mengevaluasi APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD di awasi secara kontinue	SS	S	TT	TS	STS
	Penyajian APBD harus menyertakan informasi masa masa lalu (sebelumnya)	SS	S	TT	TS	STS
10	Dalam mengevaluasi APBD hanya memperbandingkan anggaran dengan realisasinya	SS	S	TT	TS	STS
11	Pengawasan APBD tidak perlu dilakukan secara kontinue	SS	S	TT	TS	STS
12	Informasi masa lalu (sebelumnya) tidak perlu disajikan dalam nota perhitungan APBD	SS	S	TT	TS	STS

PARTISIPASI MASYARAKAT (X3)

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Hilangnya akses bagi masyarakat disebabkan karena dewan telah memanipulasi Informasi tentang perubahan kebijakan dan revisi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Kritik dan saran masyarakat menurut saya dapat menentukan strategi dan prioritas APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Saya kira masyarakat sangat sedikit (bahkan tidak ada) peranannya dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Bagi saya partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Sepengetahuan saya masyarakat selama ini tidak pernah dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Menurut saya penetapan APBD yang terjadi selama ini lebih perpihak pada kepentingan politik	SS	S	TT	TS	STS
	Saya kira antara dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan masyarakat	SS	S	TT	TS	STS
	Saran dan kritik dari masyarakat saya kira di jadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media penghakiman terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi	SS	S	TT	TS	STS
	Selama ini antara dewan dengan masyarakat tidak terjadi komunikasi yang sinergis	SS	S	TT	TS	STS

TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (X4)

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi	SS	S	TT	TS	STS
	Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya  tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Selama ini saya merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Saya jarang mendapatkan pengumuman kebijakan publik tentang anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu	SS	S	TT	TS	STS
	Sulit bagi saya untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, karena terlalu birokratis	SS	S	TT	TS	STS
	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat	SS	S	TT	TS	STS
	Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini menurut saya selalu molor	SS	S	TT	TS	STS
	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Menurut saya meskipun suara/usulan rakyat diakomodasi, transparansi kebijakan publik tentang anggaran tetap dimanipulasi	SS	S	TT	TS	STS

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  (Y)

No	PERTANYAAN	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
	Saya terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Menurut saya penetapan APBD lebih perpihak pada kepentingan politik	SS	S	TT	TS	STS
	Analisis politik saya lakukan dalam rangka menyusun APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Saya tidak seberapa berperanan saat penyusunan arah dan kebijakan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Penyusunan APBD sering mengutamakan kepentingan politik praktis.	SS	S	TT	TS	STS
	Saya terlibat dalam pengesahan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Pengesahan APBD belum menunjukan azas transparansi	SS	S	TT	TS	STS
	Dewan dapat menjelaskan APBD yang telah disyahkan	SS	S	TT	TS	STS
	Dalam Pengesahan APBD dewan tidak seberapa terlibat.	SS	S	TT	TS	STS
	Saya merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi	SS	S	TT	TS	STS
	Jika masyarakat menanyakan APBD yang telah disyahkan dewan kesulitan menjawabnya.	SS	S	TT	TS	STS
	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD	SS	S	TT	TS	STS
	Jika terjadi revisi anggaran dalam APBD saya kira wajar saja	SS	S	TT	TS	STS
	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif	SS	S	TT	TS	STS
	Pemantauan pelaksanaan APBD bukan kewenangan saya	SS	S	TT	TS	STS
	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Jarang sekali saya mengevaluasi laporan triwulanan/bulanan yang dibuat eksekutif	SS	S	TT	TS	STS
	Saya meminta keterangan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota	SS	S	TT	TS	STS
	Penolakan terhadap LPJ Walikota/Bupati saya lakukan jika terjadi kepentingan konspirasi politik	SS	S	TT	TS	STS
	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan	SS	S	TT	TS	STS
	Seperlunya saja saya meminta keterangan atas LPJ APBD yang disampaikan Bupati/Walikota	SS	S	TT	TS	STS
	Jika ada kejanggalan dalam LPJ APBD saya kira hanya karena ketidak cermatan dalam menghitung nota anggaran	SS	S	TT	TS	STS
	Saya aktif menggunakan hak untuk menolak LPJ Walikota/Bupati jika tidak sesuai dengan standar kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.	SS	S	TT	TS	STS