DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang
Undang Dasar 1945
Perubahan
Pertama UUD 1945.
Konstitusi
RIS 1950
UUDS 1950.
TAP MPRS
No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik
Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
TAP MPRS
No.XXXIII/MPRS/1966 Tentang Pencabutan Mandataris MPRS dari Presiden Sukarno.
TAP MPR
No.XLIV/MPRS/1968 Tentang Pengankatan Pejabat Presiden Republik Indonesia
TAP MPR
No.V/MPR/1973
TAP MPR
No.VII/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden Dan / Atau Wakil Presiden Republik
Indonesia Berhalangan,
TAP MPR
Nomor III/MPR/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi
Negara Dengan / Atau Antar Lembaga Lembaga Tinggi Negara
TAP MPR No.
IX/MPR/1978.
TAP MPR No.
VII/MPR/1998 Tentang Perubahan dan Tambahan Atas TAP MPR No.I/MPR/1983 Tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diuban dan Ditambah Terakhir Dengan TAP MPR No.
1/1998
TAP MPR
No.X/MPR/1998 Tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka
Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara
TAP MPR
No.XIII/MPR/1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.
TAP MPR
No.XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
TAP MPR
No.XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan
Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila
Sebagai Dasar Negara.
TAP MPR
No.I/MPR/1999 Tentang Perubahan Kelima Atas TAP MPR RI No.I/MPR/1983 Tentang
Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyyawaratan Rakyat Republik Indonesia
TAP MPR
No.II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia.
TAP MPR
No.IV/MPR/1999 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
TAP MPR
No.VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia.
TAP MPR
No.VII/MPR/1999 Tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia
TAP MPR
No.VIII/MPR/1999 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republic Indonesia.
TAP MPR
No.IX/MPR/1999 Tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
UU
No.19/1948 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
UU
No.7/1950.
UU
No.32/1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
UU
No.14/1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UU
No.1/1974 Tentang Perkawinan.
UU
No.5/1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah di Daerah
UU
No.5/1979 Tentang Pemerintahan Desa
UU
No.7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention
on the Elimination of All Forms of Discirmination Against Women).
UU
No.14/1985 Tentang Mahkamah Agung
UU
No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
UU
No.7/1989 Tentang Peradilan Agama.
UU
No.10/1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
UU
No.20/1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama
UU
No.5/1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman
Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)
UU
No.2/1999 tentang Partai Politik
UU
No.3/1999 Tentang Pemilihan Umum
UU
No.4/1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
UU
No.19/1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No.105 Concerning the Abolution of Forced Labour (Konvensi ILO
Mengenai Penghapusan Kerja Paksa),
UU
No.20/1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi
ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja),
UU
No.21/1999 tentang Pengesahan ILO
Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and
Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan
Jabatan).
UU
No.22/1999 tentang Pemerintah di Daerah
UU
No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
UU
No.26/1999 Tentang Pencabutan UU/11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Subversi
UU
No.29/1999 Tentang Pengesahan International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi
Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
UU
No.35/1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
UU
No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia
KepPres
No.48/1950.
KepPres
No.52/1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara;
KepPres
No.16/1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di
Semarang dan di Padang.
KepPres
No.50/1993 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KepPres
No.129/1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia,
KepPres
No.181/1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekarasan Terhadap
Perempuan.
KepPres
No.l88/1998 Tentang Tata Cara Mepersiapkan Rancangan Undang Undang
KepPres
No.44/1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk
Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan
Presiden.
PP
No.9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan
PP
No.28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
PP
No.7/1991 Tentang Penerapan UU No.5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
PP
No.43/1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaskanaanya Pada Peradilan Tata
Usaha Negara
InPres
No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.6/1977 Tentang Tata pendaftaran Tanah Mengenai
Perwakafan Tanah Milik,
Peraturan
Menteri Agama Nomor 1/1978
Peraturan
Menteri No.SE-04/Men/1988
Keputusan
Menteri Agama No.154/1991 Tentang Pelaksanaan InPres No.1/1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam.
PERMA
No.1/1993.
Surat
Presiden No.2826/HK/1960.
Rancangan
Keputusan Pimpinan MPRS No.: A3/1/Ad Hoc B/MPRS/1966 Tentang Piagam Hak Hak
Asasi Manusia dan Hak Hak Serta Kewajiban Warga Negara.
DAFTAR PUSTAKA
H. Sulaiman
Abdullah, Sumber Hukum Islam, Sinar
Grafika, Jakarta, 1995.
Amrullah
Ahmad (ed.), Dimensi Hukum Islam Dalam
Sistem Hukum Nasional, Gema Insani
Press, Jakarta, 1998.
Mohammad
Daud Ali, SH, Hukum Islam: Pengantar Ilmu
Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Gratindo Persada, Jakarta,
1998.
J N D
Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern,
Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994.
Chairul
Anwar, Hukum Internasional: Pengantar
Hukum Bangsa Bangsa, Djambatan, Jakarta, 1989.
Prof. Dr.
Busthanul Arifin, SH, Pelembagaan Hukum
Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, Gema Insani
Press, Jakarta, 1996.
Muhammad
Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut
Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
Drs.
Saafroedin Bahar, Hak Asasi Manusia:
Analisis Komnas HAM Dan Jajaran HANKAM / ABRI, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 1997.
H. Ahmad
Azhar Basyir MA, Hukum Waris Islam,
Bagian Penerbitan Fakulas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
1998.
Drs. Cik
Hasran Bisri, Peradilan Agama di
Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
Drs. Cik
Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam
Tatanan Masyarakat Indonesia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
A. Rachmad
Budiono, SH, MH, Pembaruan Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
0 komentar:
Posting Komentar