ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
A. SEJARAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
1.
Ilmu Administrasi Negara.
Administrasi
Pembangunan yang dikembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang
mendahuluinya, yaitu Administrasi Negara. Pada abad ke 19 dapat dikemukakan
sebagai permulaan perkembangan Ilmu Administrasi Negara yang dipelopori oleh
penulis-penulis dan praktisi-praktisi Administrasi Pemerintahan di Amerika
Serikat yaitu antara lain : Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Leonard D. White,
dan bahkan tulisan Alekxis de Tocqueville jauh sebelumnya dianggap pula awal
perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
lebih relevan bagi Negara-negara yang sudah maju.
Empat
perumusan untuk menjelaskan pengertian Ilmu Administrasi Negara yaitu :
- Edward H. Litehfield, menyatakan bahwa Ilmu Administrasi Negara adalah “ Suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan di organisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibayai, digerakkan dan dipimpin”
- Dwight Waldo, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Managemen dan Organisasi dari pada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah”
- Dimock, Dimock dan Koening, menyebutkan bahwa Administrasi Negara adalah “Kegiatan Pemerintah didalam melaksanakan kekuasaan politiknya”
- Arifin Abdulrachman, menyatakan bahwa Administrasi Negara adalah “Ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik Negara”
( Bintoro Tjokroamidjojo,
1974 : 1 )
Keempat
disiplin tersebut membedakan proses politik dan administrasi Negara, namun
kenyataannya sangat sulit memisahkan proses politik dan proses administrasi
Negara.
Perumusan
yang ketiga tersebut diatas dapat pula diperinci dalam pembahasan-pembahasan
sebagai berikut :
- Apa yang harus dilaksanakan (the what’s), haluan politik, kebijaksanaan, program-program Negara (pemerintah).
- Bagaimana sebaiknya melaksanakannya (the hows), sangat tergantung oleh kondisi-kondisi dinamis dari lingkungan (ekologi), pribadi dan lain-lain.
- Benarkah pelaksanaan itu dan pada siapa harus bertanggung jawab atau proses evaluasi dan control.
Tugas utama Admnistrasi
Negara ialah pada dasarnya merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan politik,
kemudian melaksanakannya dan menyelenggarakannya.
Administrasi Negara
mempunyai peranan yang besar dalam proses penetapan/penentuan kebijaksanaan
politik.
Tiga fungsi dasar Administrasi Negara sebagai berikut :
a) Formulasi/perumusan kebijakan.
- Kebijaksanaan tergantung dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada.
- Kebijaksanaan juga harus meliputi usaha untuk memproyektir kenyataan-kenyataan sekarang dalam keadaan-keadaan nanti / masa depan, dengan cara melakukan perkiraan (fore cast) dari perkembangan yang mungkin terjadi.
- Supaya suatu program strategis dan taktik-taktik kegiatan yang berdasar kedua diatas dapat disusun.
- Rangkaian terakhir adalah pengambilan keputusan (decision making)
b) Pengaturan / Pengendalian unsur-unsur
administrasi.
Struktur
organisasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain.
c) Penggunaan Dinamika Administrasi.
Kegiatan-kegiatan lain yang perlu dilaksanakan tidak saja
bagi realisasi tujuan, kebijaksanaan yang telah dirumuskan, tetapi juga untuk
pengendalian atau pengawasan dari pada unsur-unsur administrasi.
Unsur-unsur
dinamika administrasi (the dynamics of administration) ini
meliputi :
a. Pimpinan.
b. Koordinasi.
c. Pengawasan.
d. Komunikasi.
Menurut Waldo, dalam
Bintoro, 1974 : 4, Administrasi adalah kegiatan kebijaksanaan secara rasional,
dan rasionalitas itu tercermin dalam pengelompokan kegiatan menurut
fungsi-fugsi yang dilakukan.
Sedangkan
The Liang Gie, mengatakan Administrasi
adalah “Segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok
manusia untuk mencapai tujuan tertentu.” Dan apabila tujuan-tujuan itu
adalah tujuan negara / pemerintah, maka menjadi lingkupan wilayah Ilmu
Administrasi Negara.
Kemudian S.P.Siagian
( Dalam Administrasi Pembangunan, Konsep, dimensi dan strateginya,
Gunung Agung, Jakarta, 1978 : 2 ) memberikan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada
keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya
dilakukan oleh dua orang manusia atau
lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Karena
masih terikatnya buku-buku administrasi negara dengan kasus empiris Negara
Amerika Serikat maupun negara-negara maju lainnya, maka terdapat suatu
orientasi baru yang dipelopori oleh kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB pada
tahun 1950 an mulai memberikan perhatian terhadap segi administrasi
negara-negara yang baru berkembang. Hal ini terutama dihubungkan dengan
pemberian bantuan luar negeri.
Kondisi
ini juga dapat dilihat mengenai bantuan dari luar negeri yang terus berlanjut
sampai sekarang yaitu bantuan Loan, IMF, seperti salah satu contoh yaitu
bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), atau Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari bantuan Luar Negeri (Bank
Dunia).
2.
Perkembangan kearah Administrasi
Pembangunan.
- Administrasi bagi negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisional agraris kearah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri ).
- Yang kedua adalah perhatian kepada masalah interrelasi antara administrasi sebagai praktek dibidang-bidang kehidupan yang lain.
Oleh para ahli tersebut
diperkembangkan studi komperatif mengenai hal-hal itu. Mereka kemudian
menyebutkan diri sebagai kelompok studi komperatif atau Comparative Administratif
Group (CAG), yang dipelopori oleh antara lain :
- F.W. Riggs
- John D.Montgomery
- Milton Esman
- Raiph Braibanti
- William J. Siffin
- Edward W. Weidner, dan lain- lain.
Dalam Prismatik tulisan Fred W.Riggs, tentang “Prismatic Society” (Bintoro,1974:5)
mengembangkan suatu model mengenai ciri birokrasi dari satu lingkungan
masyarakat yang belum maju (refracted type)
tapi sudah bukan lingkungan masyarakat yang masih tradisional (fused type). Model ini disebut “Sala
Model” dalam suatu lingkungan “Masyarakat Prismatik”
Perkembangan selanjutnya
ialah adanya lebih ketegasan orientasi didalam Ilmu Administrasi yang sekarang
merupakan tingkat-tingkat permulaan pertumbuhan Ilmu Administrasi Pembangunan.
Kelompok studi komperatif
yang terdahulu kemudian memperkembangkan diri menjadi kelompok Administrasi
Pembangunan atau Development Administratif Group (DAG). Dan kelompok ini
memperluas diri dengan ahli-ahli dari
berbagai pihak, terutama ahli-ahli dari negara baru berkembang antara lain :
-
Dr.
Ajit Bannerjee.
-
Dr.
Carlos P.Ramos.
-
Dr.
S.S. Husen.
-
Dr.
Hahn-Been Lee.
-
Dr.
S.P. Siagian, dari Indonesia
Lebih lanjut dalam bukunya
Administrasi Pembangunan (Bintoro, 1974-9) menyebutkan bahwa Administrasi
Pembangunan mempunyai cirri-ciri yang lebih maju dari pada Administrasi Negara.
Beberapa ciri-ciri
perbedaan tersebut dapat dilihat dari
dalam uraian dibawah ini sebagai berikut :
|
Ciri-ciri Administrasi Negara
|
Ciri-ciri Administrasi Pembangunan
|
|
1. Lebih banyak terkait dengan
Lingkungan
masyarakat negara-negara maju.
|
1. Lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat yang
berbeda terutama bagi lingkungan masyarakat Negara-negara baru berkembang.
|
|
2.Terdapat kelompok yang cenderung
berpendapat turut berperannya administrasi
negara dalam proses perumusan
kebijaksanaan, tapi masih kurang
ditekankan. Bahkan ada bersikap netral
terhadap tujuan-tujuan pembangunan.
|
2. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap
tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam
pelaksanaan yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi
tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan
sosial, perekonomian dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui
proses politik.
|
|
3.
Lebih menekankan kepada pelaksanaan
yang tertib / efesien dari unit-unit
kegiatan
pemerintah pada waktu ini. Berorientasi
masa kini.
|
3. Justru berorientasi kepada usaha-usaha yang
mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk
suatu masyarakat dimasa depan. Berorientasi masa depan.
|
|
4. Lebih menekankan kepada
tugas-tugas
umum (rutin) dalam rangka pelayanan
masyarakat (public service)
dan tertib
pemerintahan. Administrasi Negara lebih
bersikap sebagai “Balancing Agen”
(Pelayanan umum)
|
4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas
pembangunan (Development Functions)
dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif.
Administrasi Pembangunan lebih bersikap “Developmen
Agent ” (Penggerak Pembangunan).
|
|
5. Sebagai akibat dari hal yang
disebutkan
diatas, maka Administrasi Negara lebih
menengok kepada kerapian aparatur
administrasi itu sendiri
|
5. Administrasi harus mengaitkan diri dengan substansi
perumusan kebijaksanaan tujuan-tujuan yaitu ekonomi, sosial. Dengan perkataan
lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi program-program pembangunan.
|
|
6.
Dalam Administrasi Negara seakan-akan
ada kesan menempatkan administrasi
dalam aparatur pemerintah sekedar
sebagai pelaksana.
|
6. Dalam Administrasi Pembangunan administrator dalam
aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (Change Agents).
|
|
7. Lebih berpendekatan legalistis (Legalistic
Approach)
|
7. Lebih berpendekatan lingkungan (Ekological Approach). Berorientasi pada kegiatan (
|
3.
Ciri Perumusan Administrasi
Pembangunan.
Dua ciri
utama yang membedakan dan dianggap paling penting dan menunjukan lebih majunya
pendekatan Administrasi Pembangunan adalah
1) Ciri pokok pertama adalah orientasinya
kepada usaha-usaha kearah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
Bahkan
Administrasi Pembangunan dimaksud untuk membantu dan mendorong kearah
perubahan-perubahan besar (Basic change) di berbagai kegiatan / bidang
kehidupan yang saling berkait dan akan memberikan hasil akhir terdapatnya
proses pembangunan.
Thompson menyebut bahwa Administrasi Pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk “ innovate “ (melakukan perubahan)
2) Ciri pokok kedua, pendekatan Administrasi
Pembangunan adalah bahwa perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan
dengan aspek perkembangan dibidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik
dan lain-lain.
Usaha-usaha perubahan
dibidang administrasi saling pengaruh mempengaruhi dengan perubahan-perubahan
dibidang lain tersebut.
Perbaikan administrasi
bukan hanya untuk kepentingan baiknya administrasi itu saja, tetapi memberikan
pelayanan administrative usaha perbaikan dan perubahan dibidang tersebut
diatas, supaya dapat terselenggara secara lebih baik.
Administrasi Pembangunan
berarti kemampuan system Administrasi untuk menampung adanya akibat-akibat
pembangunan.
Siagian, 1974-4,
merumuskan pengertian Administrasi Pembangunan sebagai berikut : “Administrasi Pembangunan adalah seluruh
usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya
sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam
rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan ”.
Pada pokoknya pendekatan Administrasi
Pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha oleh negara /
pemerintah untuk merealisir pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan
yang lebih baik. Administrasi Pembangunan dianggap lebih baik dan maju di dalam
berbagai aspek kehidupan bangsa.
Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah
pembinaan bangsa (Nation Building) dan atau perkembangan sosial ekonomi.
Perkembangan kearah kemajuan seringkali disebut pula oleh para cendikiawan
sebagai Modernisasi.
S.P.Siagian ( Administrasi
Pembangunan, 1978 :2) Pembangunan
didefinisikan sebagai suatu usaha atau
rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara
sadar oleg suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka
pembinaan bangsa ( nation building ).
Apabila definisi tersebut diatas
dianalissa lebih lanjut akan terlihat beberapa ide pokok yang sangat penting
diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan.
Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus
menerus dilaksanakan; Meskipun sudah barang tentu bahwa prose situ dapat
dibagi dan biasanya memang dibagi-bagi -
menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri (independent phase of a
prosecess ). Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau
hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
Kedua, bhahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada
kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya
tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul secara insidentil di masyarakat,
tidaklah dapat digolongkan kepada
kategori pembangunan.
Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana
dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perobahan.
Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas.
Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari
pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam
rangka usaha peningkatan kemapuan
swa-sembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi-dimensionil. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh
aspek kehidupan bangsa dan Negara, terutama aspek politik, ekonomi, social-budaya,
pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.
Keenam, bahwa kesemua hal yang telah disebutkan di muka ditujukan kepada
usaha membina bahwa ( nation-building )
yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan
Negara yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan pengertian-pengertian tersebut diatas sebagai titik tolak, maka Administrasi Pembangunan adalah seluruh
usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya
sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka
usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
<<<<<<<<<<<<<<Selanjutnya
klik di bawah<<<<<<<<<<<<<<<<
0 komentar:
Posting Komentar