ABSTRACT
The concept of development is a process of society change have different interpretations
depending on the perspective of seeing the phenomenon of knowledge in society
itself. Communication patterns that are used to refer to the development model
being used, ranging from the development model that uses the framework of
modernization and criticism on the modernization, to the global development model
with the global goals such as MDG's and the target achievement according to the information society
Information society summit agreements. This paper will describe a model of
public policy and development, and communication
patterns within the context of public policy and practical perspective on the
development of communication in Indonesia.
Key words:
development, society change, modernization, public policy
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kebijakan Publik (Inggris:Public Policy) adalah
keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau
bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebuah kebijakan publik seharusnya merepresentasikan aspirasi masyarakat
dan kemudian dijalankan oleh lembaga yang memiliki tugas pokok dan kewenangan
kebijakan tersebut.
Dwijowijoto
(2003) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama
yang dicita-citakan. Jika cita-cita
bangsa Indonesia adalah mencapai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka
kebijakan publik adalah seluruh
prasarana dan sarana untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut. Dengan kondisi
ini maka kebijakan publik dapat dianggap sebagai “manajemen pencapaian tujuan
nasional”
Kebijakan
publik yang pada intinya merupakan kebijakan untuk mengubah suatu kondisi
masyarakat menuju ke kondisi masyarakat yang dicita-citakan atau lebih baik
dari kondisi sebelumnya hanya dapat tercapai apabila kebijakan tersebut
diimplementasikan. Implementasi kebijakan publik dengan demikian dapat disebut
sebagai pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Inayatullah
(1967) dalam Nasution (2004) mengenai pembangunan. Inayatullah mendefinisikan
pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan
realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu
masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan
terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol
yang lebih besar terhadap diri mereka sendiri.
Berdasarkan
uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik memiliki
keterkaitan dengan pembangunan. Namun demikian keterkaitan antara kebijakan
publik dan pembangunan ini hingga saat ini belum banyak dipahami oleh
masyarakat sebagai sasaran akhir dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu,
maka perlu dipahami dengan baik berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan
publik dan pembangunan.
Pencapaian
tujuan pembangunan nasional yang dituangkan dalam berbagai kebijakan publik
pada dasarnya akan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan apabila seluruh
komponen pembangunan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, memahami dengan
baik kebijakan publik dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pencapaian
pemahaman bersama (mutual understanding) antara komponen pembangunan mengenai
kebijakan publik dan pembangunan dapat terjadi apabila terjadi komunikasi yang
efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat masyarakat sebagai
sasaran kebijakan publik dan pembangunan di Indonesia jumlahnya sangat banyak
dan tersebar di berbagai pulau, maka perlu dirumuskan pola komunikasi seperti
apa yang sangat tepat untuk dilaksanakan untuk mencapai pemahaman bersama
tersebut.
Tujuan
Tujuan makalah ini adalah untuk:
1. Menjelaskan model kebijakan publik
2. Menjelaskan model pembangunan
3.
Menganalisis pola
komunikasi kebijakan publik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan
MODEL
KEBIJAKAN PUBLIK
Jenis Kebijakan Publik
Dwijowijoto
(2003) membagi jenis kebijakan publik berdasarkan tiga kriteria, yaitu: makna
kebijakan publik, bentuk kebijakan publik dan karakter kebijakan publik.
Makna Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah hal-hal
yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan
pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan. Bentuk kebijakan publik “memilih dan tidak
memilih” ini dapat dipahami dalam matrik yang tersaji pada Tabel 2.
Tabel 2 Kebijakan publik memilih dan tidak memilih
|
|
Kegiatan Strategis
|
Kegiatan Tidak/Kurang Strategis
|
|
Masyarakat mampu melaksanakan
|
I
Pemerintah (dengan masyarakat)
|
II
Masyarakat
|
|
Masyarakat tidak mampu melaksanakan
|
III
Pemerintah
|
IV
Pemerintah (dibiarkan)
|
Sumber: Dwijowijoto
(2003)
Berdasarkan
Tabel 2 terlihat dengan jelas bahwa pemerintah hanya mengerjakan seluruh
pekerjaan pada kuadran II dan sebagian pada kuadran I. Contoh pekerjaan pada
masing-masing kuadran adalah sebagai berikut: Kuadran I adalah pendidikan dan
transportasi, Kuadran II adalah perdagangan, Kuadran III adalah persenjataan
dan bendungan, serta Kuadran IV adalah perintisan dan catatan sipil.
Bentuk Kebijakan Publik
Berdasarkan
bentuknya, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok,
yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam
bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun
disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.
Karakter Kebijakan Publik
Karakter
dari kebijakan publik pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik
tertulis formal. Kebijakan publik berdasarkan karakternya ini dibagai menjadi
dua, yaitu regulasi versus deregulatif atau restriktif versus non-restriktif
dan alokasi versus distribusi.
Kebijakan
regulasi versus deregulatif adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang
dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar
kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatif dan deregulatif.
Sedangkan kebijakan restriktif versus distribusi biasanya berupa
kebijakan-kebijakan yanag berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.
DAFTAR PUSTAKA
Badruddin S. 2009. Pengertian Pembangunan. http://profsyamsiah. wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ [13 Oktober 2009].
Dwijowijoto RN. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nasution Z. 2004. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suyono H. Memaknai Indikator MDGs, Pengentasan Kemiskinan. http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasan-kemiskinan.html
Sztompka P. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.
Wahab SA. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadyah Malang.
<<<<<<<<<<<<<<Selanjutnya
klik di bawah<<<<<<<<<<<<<<<<
0 komentar:
Posting Komentar