Jumat, 07 Juni 2013



ABSTRACT
The concept of development is a process of society change have different interpretations depending on the perspective of seeing the phenomenon of knowledge in society itself. Communication patterns that are used to refer to the development model being used, ranging from the development model that uses the framework of modernization and criticism on the modernization, to the global development model with the global goals such as MDG's and the target achievement according to the information society Information society summit agreements. This paper will describe a model of public policy and development, and communication patterns within the context of public policy and practical perspective on the development of communication in Indonesia.

Key words: development, society change, modernization, public policy

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kebijakan Publik (Inggris:Public Policy) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebuah kebijakan publik seharusnya merepresentasikan aspirasi masyarakat dan kemudian dijalankan oleh lembaga yang memiliki tugas pokok dan kewenangan kebijakan tersebut.
Dwijowijoto (2003) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika  cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah  seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut. Dengan kondisi ini maka kebijakan publik dapat dianggap sebagai “manajemen pencapaian tujuan nasional” 

Kebijakan publik yang pada intinya merupakan kebijakan untuk mengubah suatu kondisi masyarakat menuju ke kondisi masyarakat yang dicita-citakan atau lebih baik dari kondisi sebelumnya hanya dapat tercapai apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Implementasi kebijakan publik dengan demikian dapat disebut sebagai pembangunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Inayatullah (1967) dalam Nasution (2004) mengenai pembangunan. Inayatullah mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap diri mereka sendiri. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik memiliki keterkaitan dengan pembangunan. Namun demikian keterkaitan antara kebijakan publik dan pembangunan ini hingga saat ini belum banyak dipahami oleh masyarakat sebagai sasaran akhir dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, maka perlu dipahami dengan baik berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pembangunan. 
Pencapaian tujuan pembangunan nasional yang dituangkan dalam berbagai kebijakan publik pada dasarnya akan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan apabila seluruh komponen pembangunan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, memahami dengan baik kebijakan publik dan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pencapaian pemahaman bersama (mutual understanding) antara komponen pembangunan mengenai kebijakan publik dan pembangunan dapat terjadi apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Mengingat masyarakat sebagai sasaran kebijakan publik dan pembangunan di Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tersebar di berbagai pulau, maka perlu dirumuskan pola komunikasi seperti apa yang sangat tepat untuk dilaksanakan untuk mencapai pemahaman bersama tersebut.

Tujuan
Tujuan makalah ini adalah untuk:
1.       Menjelaskan model kebijakan publik
2.       Menjelaskan model pembangunan 
3.       Menganalisis pola komunikasi kebijakan publik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan


MODEL KEBIJAKAN PUBLIK
Jenis Kebijakan Publik
Dwijowijoto (2003) membagi jenis kebijakan publik berdasarkan tiga kriteria, yaitu: makna kebijakan publik, bentuk kebijakan publik dan karakter kebijakan publik.

Makna Kebijakan Publik
                Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.  Bentuk kebijakan publik “memilih dan tidak memilih” ini dapat dipahami dalam matrik yang tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2 Kebijakan publik memilih dan tidak memilih

Kegiatan Strategis
Kegiatan Tidak/Kurang Strategis
Masyarakat mampu melaksanakan
I
Pemerintah (dengan masyarakat)
II
Masyarakat
Masyarakat tidak mampu melaksanakan
III
Pemerintah
IV
Pemerintah (dibiarkan)
Sumber: Dwijowijoto (2003)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat dengan jelas bahwa pemerintah hanya mengerjakan seluruh pekerjaan pada kuadran II dan sebagian pada kuadran I. Contoh pekerjaan pada masing-masing kuadran adalah sebagai berikut: Kuadran I adalah pendidikan dan transportasi, Kuadran II adalah perdagangan, Kuadran III adalah persenjataan dan bendungan, serta Kuadran IV adalah perintisan dan catatan sipil.

Bentuk Kebijakan Publik
Berdasarkan bentuknya, kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Karakter Kebijakan Publik
Karakter dari kebijakan publik pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik tertulis formal. Kebijakan publik berdasarkan karakternya ini dibagai menjadi dua, yaitu regulasi versus deregulatif atau restriktif versus non-restriktif dan alokasi versus distribusi.

Kebijakan regulasi versus deregulatif adalah kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. Sebagian besar kebijakan publik berkenaan dengan hal-hal yang regulatif dan deregulatif. Sedangkan kebijakan restriktif versus distribusi biasanya berupa kebijakan-kebijakan yanag berkenaan dengan anggaran atau keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Badruddin S.  2009. Pengertian Pembangunan.  http://profsyamsiah. wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/ [13 Oktober 2009].
Dwijowijoto RN.  2003.  Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.  Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nasution Z.  2004.  Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya.  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Suyono H. Memaknai Indikator MDGs, Pengentasan Kemiskinan. http://www.haryono.com/article/article/memaknai-indikator-mdgs-pengentasan-kemiskinan.html
Sztompka P. 2008. Sosiologi Perubahan Sosial. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.

Wahab SA.  2008.  Pengantar Analisis Kebijakan Publik.  Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadyah Malang.

<<<<<<<<<<<<<<Selanjutnya klik di bawah<<<<<<<<<<<<<<<<

0 komentar:

Posting Komentar