PENGERTIAN DAN TIPE TEORI ADMINISTRASI
NEGARA
A. Pengertian Teori Administrasi Negara
Teori
Secara
umum , teori dipahami sebagai jargon atau ungkapan kata-kata yang kompleks
untuk menjelaskan kejadian yang nampak sederhana. Teori
disamakan dengan pendapat, opini, dugaan atau spekulasi. In common usage, the word theory is often
used to signify a conjecture, an
opinion, , or a speculation…In this usage , the word
synonimous with hyphothesis as in “my theory is that he never received my
message” (Wikipedia)
Secara
khusus , teori dalam
lingkungan ilmu disebut teori ilmiah. In science, a theory is a mathematical
or logical explanation, or a testable model of the manner of interaction
of a set natural phenomena, capable of predicting future occurances or
observations of the same kind, and capable of being tested through experiment
or otherwise through empirical observation. (Wikipedia)
Berikut beberapa pengertian teori yang dikemukakan beberapa pakar (dalam Darwin ,1997):
Schattschneider :
Mendefinisikan teori sebagai “the
shortest way of saying something important” (cara tersingkat untuk
menyatakan sesuatu yang penting ). Misal
konsep kemiskinan kultural merupakan
cara terpendek untuk menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya gejala ekonomi
tapi tidak terlepas dari faktor budaya yang melekat pada orang miskin.
Joseph Eaton :
Merumuskan teori sebagai “a network
of ideas about how two or more variables are related “ (jaringan ide yang
menjelaskan hubungan antara dua variable atau lebih).
Teresa L. Baker :
Menjelaskan teori sebagai “a proposed explanation for a set of
coordinated occurances, or relationship” (penjelasan yang disusun untuk
menerangkan relasi atau peristiwa yang saling berkaitan)
Kerlinger :
Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling
berhubungan yang disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang
suatu fenomena ( A theory is a set of interrelated constructs (concepts),
definitions, and propositions that present a systematic view of
phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of
explaining and predicting the phenomena).
Untuk menjembatani teori dan
praktek Harmon dan Meyer (dalam Darwin,1997) menyarankan agar teori (terutama
dalam konteks administrasi negara) haruslah bersifat praktis dalam pengertian
memiliki unsur-unsur diagnostik (bisa menjelaskan kenapa suatu situasi
problematis tertentu terjadi), moral (apakah tujuan tertentu dapat dikatakan
sebagai bermanfaat dan dengan cara apa) dan instrumental (bagaimana mencapai
tujuan).
Administrasi Negara
Merumuskan
apa yang dimaksud dengan administrasi negara atau administrasi publik tidaklah
sederhana. Setiap pakar membuat definisi yang berbeda-beda. Perbedaan versi
disebabkan karena setiap pakar cenderung
memandang administrasi negara dari satu sisi atau dimensi pokoknya, padahal
administrasi negara tidak cukup dipahami hanya dari satu dimensi saja. Karena
itu, problem dalam pendefinisian administrasi negara adalah tidak ada satu
definisi yang dapat menggambarkan secara ringkas dan jelas apa yang dimaksud
dengan administrasi negara.
Berikut
ini definisi administrasi negara menurut beberapa pakar :
Gerald Caiden (1982):
Adminisrasi
negara melingkupi segala kegiatan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik.
Ruang lingkup administrasi adalah
bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan
dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk
mencapai tujuan bersama.
Public
administration refers to the implementation of pronouncements made by
recognized public officials appointed to further collective interests. It
includes the organization of public affairs, social purposes and collective
decision-making, the management of public institutions, public offices and
public property, and the administration of the public officials, covering
attitudes and behavior as wll as actions
Nigro dan
Nigro (1984) :
Administrasi negara secara lebih
khusus dapat dijelaskan sbg apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga
eksekutif (dengan sarana birokrasi) , di dalam memecahkan masalah
kemasyarakata/publik.
Harmon dan
Mayer :
Pelaku utama dalam penyelenggaraan administrasi.publik
adalah administrator publik, birokrat atau pegawai negeri. Mereka ini yang
dibebani tugas pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari .
Namun karena proses administrasi publik
sesungguhnya juga melibatkan banyak pihak di luar birokrasi pemerintah (seperti
pekerja sosial, LSM,ormas,dan lain-lain), maka sektor non negara yang
tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik dan berdampak kepada masyarakat
luas, juga menjadi pusat perhatian administrasi publik.
Chandler dan Plano (dalam Yeremias
Keban,2004) :
Proses dimana
sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk
memformulasikan, mengimplemetasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan
dalam kebijakan publik
Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk
mengatur “public affair” dan
melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai suatu disiplin ilmu,
administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui
perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi , sumber daya manusia dan keuangan
Glen O. Stahl (dalam Caiden 1982) :
Karakteristik yang
membedakan administrasi publik dengan administrasi lainnya adalah :
- Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen
atau mendesak daripada diselenggarakan
organisasi swasta
- Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat
monopoli atau semi monopoli
- Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya terikat pada hukum formal (kebijakan publik)
- Kegiatan
negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan publik
- Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar
Yeremias T.Keban (2004) :
Hakekat administrasi
publik :
- Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif
- Administrasi publik berkenaan dengan formulasi dan implementasi
kebijakan publik
- Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan
usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah
- Meski berbeda dengan administrasi swasta tetapi administrasi publik
overlapping dengan administrasi swasta
- Administrasi Publik diarahkan
untuk menghasilkan barang dan jasa publik
-
Administrasi publik memiliki aspek teoritis dan praktis
Teori
Administrasi Negara
Ilmu
administrasi negara sejauh ini belum mampu menghasilkan teori yang secara
khusus dapat disebut sebagai teori administrasi negara. Selama ini, ilmu
administrasi negara mengadopsi atau meminjam teori-teori yang berkembang di
disiplin ilmu lain untuk digunakan menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam
administrasi negara. Misalnya, motivasi dan partisipasi adalah konsep yang dikembangkan ilmu psikologi dan ilmu
politik, tetapi banyak dipakai dalam literatur administrasi negara untuk
menjelaskan fenomena administrasi negara.
Sulit
kita menemukan teori yang secara orisinil merupakan teori administrasi negara. Konsep
efisiensi dikembangkan ilmu ekonomi atau manajemen. Konsep birokrasi, kelompok
formal dan informal dari ilmu sosiologi. Karena itu, Caiden (1982)
menyatakan “Public administration has not yet develop a systematic body of theory
of its own. There are theories in public
administration, but there are few general theories of public administration…Meanwhile,
public administration have borrowed ideas, methods, techniques, and approaches
from other disciples and have applied them , with varying degrees of success ,
to public administration.
Sebagaimana dikatakan Caiden di
atas, ilmu administrasi negara belum
mampu mengembangkan teorinya sendiri. Ada banyak teori dalam administrasi negara, tapi
sedikit sekali teori umum tentang administrasi negara. Yang disebut sebagai
teori administrasi selama ini sesungguhnya merupakan ide , konsep, metode
atau teori yang dipinjam dari ilmu lain.
Stephen
Bailey (dalam Caiden 1982 ) menyatakan teori administrasi negara adalah :
…the whole body of human knowledge whatever
appears relevant and useful in explaining the nature of public administration,
verifiable through observation or experiment and capable of predicting the
behavior of public organizations and the people who compose them and come into
contact with them.
Bailey wants public administration theories to prescribe :
•
What conditions and relationships should
exist in public administration ?
•
How should government be organized ?
•
How should public servants be selected ?
•
How should authority and responsibility be
assigned in public agencies ?
•
What principles should govern direction ?
Pendapat Bailey di atas
menyatakan bahwa teori administrasi negara mencakup semua ilmu (teori) yang
relevan dan berguna untuk menjelaskan hakekat administrasi negara, yakni
menjelaskan : kondisi dan relasi dalam administrasi negara, bagaimana
mengorganisir pemerintahan, menyeleksi pegawai, pelimpahan wewenang dan
pertanggungjawaban, serta prinsip-prinsip dalam administrasi negara.
Adapun
tujuan teori administrasi negara menurut Bailey adalah :
…to draw together the insight of humanities
and the validated propositions of the social and behavioral sciences and to
apply the insights and propositions to the tasks of improving the processes of
government and aimed at achieving politically legitimated goals by
constitutionally mandated means.
Melihat karakteristik teori
administrasi negara yang cenderung lintas disiplin, Bailey (dalam Darwin, 1997)
berpendapat bahwa semua teori (dari disiplin ilmu mana pun) yang berguna untuk
memberikan gambaran teoritis baik dalam bentuk wawasan atau proposisi dalam
rangka meningkatkan kualitas proses administrasi pemerintahan adalah teori
administrasi negara, atau paling tidak, layak dimasukkan dalam literatur
administrasi negara dan diterapkan dalam
praktek administrasi negara
B. Tipe-Tipe
Teori Administrasi Negara
Bailey (dalam Darwin,1997) menjelaskan
empat macam teori yang secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi terhadap
praktek administrasi negara, yaitu :
•
Teori Deskriptif – eksplanatif
•
Teori Normatif
•
Teori Asumtif
•
Teori Instrumental
Teori Deskriptif Eksplanatif
Teori
deskriptif-eksplanatif memberikan penjelasan secara abstrak realitas
administrasi negara baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum (dalil).
Misalnya, konsep hirarki dari organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri
umum dari organisasi formal yaitu adanya penjenjangan dalam struktur
organisasi.
Pada
dasarnya teori deskriptif–eksplanatif menjawab dua pertanyaan dasar : apa dan
mengapa (apa berhubungan dengan apa). Pertanyaan apa : menuntut jawaban
deskriptif mengenai suatu realitas yang dijelaskan secara abstrak ke dalam
suatu konsep tertentu. Misal : hirarki organisasi formal , konflik peran, dsb. Pertanyaan mengapa atau apa berhubungan dengan
apa menuntut jawaban eksplanatif atau diagnostik mengenai keterkaitan antara
konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya. Misalnya, konflik
peranan berhubungan dengan tipe kegiatan apakah departemental atau koordinatif.
Kegiatan yang dilaksanakan satu departemen kurang begitu menimbulkan konflik
peran dibanding jika kegiatan dilaksanakan secara koordinatif.
Teori Normatif
Teori
normatif bertujuan menjelaskan
situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori ini
adalah pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang bersifat utopia yaitu suatu
cita-cita yang sangat idealistis.
Teori normatif juga dapat
dikembangkan dengan merumuskan kriteria-kriteria normatif yang lebih spesifik
seperti efisiensi, efektivitas, responsivitas, akutabilitas, demokrasi, dan
sebagainya. Teori normatif memberikan rekomendasi ke arah mana suatu realitas
harus dikembangkan atau perlu dirubah dengan menawarkan kriteria-kriteria
normatif tertentu.
Persoalan dalam teori normatif
adalah bahwa kriteria-kriteria normatif yang ditawarkan tidak selalu mendukung bahkan bisa saling
bertentangan. Misalnya, penekanan yang terlalu tinggi pada efisiensi dapat
mengorbankan pemerataan (equity). Sentralisasi yang berlebihan dapat menghambat
atau membunuh nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, akuntabilitas publik,
transparansi dan pemberdayaan masyarakat.
Kriteria-kriteria normatif
dalam teori administrasi seringkali terkesan ambisius. Kontradiktif dan relatif
(dibatasi ruang dan waktu). Namun teori normatif tetaplah penting karena
kemajuan administrasi negara akan lebih terarah bila terlebih dahulu ditentukan
kriteria yang tepat untuk mengukur kemajuan tersebut.
Teori Asumtif
Teori
asumtif menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial
dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Menurut Bailey teori administrasi lemah dalam menyatakan
asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi yang
jelas membuat teori menjadi utopis atau ahistoris karena tidak jelas dasar
berpijaknya.
Contoh
teori asumtif dalam administrasi publik adalah Teori X dan Y dari Douglas
McGregor. Teori ini mengemukakan sua jenis asumsi yang berlawanan tentang sifat
manusia. Teori X berasumsi bahwa pada dasarnya manusia malas dan suka menghindari
pekerjaan, sedang teori Y berasumsi
bahwa manusia memiliki kemauan
untuk bekerja dan memiliki kemampuan untuk mengemban tanggungjawab yang
dibebankan kepadanya. Masing-masing asumsi ini mempunyai implikasi dalam
pengembangan teori manajemen atau kepemimpinan dalam organisasi.
Teori Instrumental
Pertanyaan
pokok yang dijawab dalam teori ini adalah ’bagaimana’ dan ’kapan’. Teori
instrumental merupakan tindak lanjut
dari proposisi “jika – karena”. Misalnya : Jika sistem administrasi berlangsung
secara begini dan begitu, karena ini dan itu atau jika desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas
birokrasi, maka strategi, tehnik, alat apa yang dikembangkan untuk
menunjangnya.
Analisis
kebijakan adalah contoh teori instrumentasl. Analisis kebijakan banyak
menyumbangkan atau mengaplikasikan tehnik baik kuantitatif – aplikasi regresi,
riset operasi, analisis biaya dan manfaat – maupun kualitatif (rasional maupun
intuitif) untuk menjawab pertanyaan ’bagaimana’ dan ’kapan’ Jawaban terhadap
pertanyaan ini berguna sebagai rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam
menentukan langkah-langkah konkrit dalam proses kebijakan publik.
Daftar Pustaka
Jay
M. Shafrittz dan Albert C.Hyde.1997. Classic of Public Administration. Harcourt Brace College Florida .
George Frederickson. 1997. The
Spirit of Public Administration. Jossey-Bass Publisher. San Fransisco.
Gerald Caiden. 1982. Public Administration. Palisades
Publisher. California .
Muhadjir
Darwin. Teori Administrasi. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya. Modul Kuliah.
0 komentar:
Posting Komentar