FILSAFAT HUKUM BERDASARKAN PANCASILA
Tujuan
Instruksional Umum:
Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa
dapat memahami filsafat hukum berdasarkan Pancasila.
Tujuan
Instruksional Khusus:
Setelah
mempelajari bahasan ini, mahasiswa mampu:
1. Menjelaskan falsafah hukum nasional.
2. Menjelaskan filsafat hukum dan
Pancasila.
1. Falsafah Hukum Nasional
Usaha pengembangan falsafah hukum
nasional di Indonesia bertumpu kepada 3 konsep dasar, yaitu:[1]
a. Pemahaman ukum yang bersifat normatif
sosiologis yang melihat huku tidak hanya sekumpulan kaidah dan asas yang
mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, tetapi juga meliputi
lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum
itu. Sejalan dengan konsep tersebut maka fungsi hukum dalam masyarakat adalah
untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian sebagai prasarana yang harus
ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, serta sebagai sarana
penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh.
b. Tujuan hukum yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 yang sekaligus juga merupakan perwujudan sila-sila
Pancasila.
c. Cita-cita falsafah yang telah
dirumuskan oleh para pendiri Kenegaraan dalam Konsep Indonesia adalah Negara
Hukum dan setiap orang sama di depan hukum, mengandung arti:
1) Indonesia sebagai negara yang
berdasarkan atas hukum menentukan bahwa dalam hubungan antara hukum dan
kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik yang
berkesinambungan.
2) Persamaan kedudukan setiap orang di
hadapan hukum menentukan bahwa hukum tidak membeda-bedakan antara orang
berdasarkan status, sosial, kekuasaan, agama, atau keturunan. Setiap orang
mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dan melakukan pembelaan
di muka pengadilan.
Dalam pengembangan hukum
dan ilmu hukum, falsafah hukum mempunyai peranan penting dalam memberikan dasar
dan arahan melalui aspek-aspek:
a. Ontologi, meliputi permasalahan apa
hakekat ilmu, apa hakekat kebenaran, dan kenyataan yang inheren dengan
pengetahuan.
b. Epistemologi, meliputi berbagai
sarana dan tata cara dan sumber pengetahuan untuk mencapai kebenaran atau
kenyataan.
c. Aksiologi, meliputi nilai-nilai
normatif parameter bagi apa yang disebut kebenaran atau kenyataan dalam konteks
dunia simbolik, dan sebagainya.
Pengembangan filsafat hukum nasional
harus diarahkan menjadi falsafah hukum Pancasila. Pancasila sebagai dasar
negara yang juga merupakan dasar falsafah hukum nasional mempunyai sifat
imperatif yang tidak saja dijadikan dasar dan arah pengembanganfalsafah hukum
nasional kita, melainkan sekaligus juga menjadi acuan dalam penyusunan, membina
dan mengembangkan falsafah hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai
Pancasila itu sendiri.
Sehubungan dengan itu, maka falsafah
Pancasila melalui tafsiran falsafatinya harus dikembangkan agar mampu
menunjukkan nilai-nilai yang aktual dan relevan dengan kemajuan dan mengarahkan
kemajuan itu sesuai dengan apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu
sendiri. Untuk itu, Pancasila harus tetap terbuka , tidak difahami secara
doktriner dan dogmatis tanpa kehilangan substansi falsafahnya ditafsirkan
secara kreatif dan dinamis dalam perspektif
ke masa kini dan masa depan.
Dalam hubungan dengan perkembangan
filsafat hukum nasional, perlu dikembangkan critical mass, yaitu suatu
masyarakat akademik yang mau dan mampu menukik ke dalam masalah-masalah yang
bersifat falsafati untuk bersikap kritis, radikal, kreatif, dan eksploratif.
Dalam suasana yang demikian, maka nilai-nilai falsafati universal perlu digali
untuk menentukan unsur-unsur yang relevan bagi sumber hukum pada umumnya dan
falsafah hukum pada khususnya. Untuk itu, perlu dikembangkan kondisi yang makin
kondusif untuk mengembangkan falsafah hukum Pancasila tersebut.
Sistem hukum nasional yang juga merupakan
sistem hukum Pancasila harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila
Pancasila secara keseluruhan.
Mengenai asas persamaan kedudukan di muka
hukum ada yang melihat bahwa pembinaan perlakuan yang sama dalam kondisi yang
berbeda adalah sebuah ketidakadilan, sehingga untuk hal-hal tertentu adanya
berbagais tudi masih sangat diperlukan.
Hukum dan kekuasaan dalam kenyataan masih
sering tidak saling melengkapi antara satu dengan yang lain.
2. Filsafat Hukum dan Pancasila
Untuk mengetahui keterkaitan antara
Pancasila dengan berbagai aliran dalam filsafat hukum, perlu dipahami mengenai
hakekat dari Pancasila sampai sedalam-dalamnya. Di dalam mengupas hakekat
Pancasila sampai kedalamannya, dapat dipergunakan pendekatan filosofis. Adapun
pendekatan filosofis yang digunakan ialah metode dialektis dan analitis.[2]
Metode deduktif paralel dengan metode
sintesis sebagaimana dikemukakan oleh Hegel pada abad XIX (zaman Modern),[3]
mengemukakan teorinya yang disebut “Teori Dialektika”. Dalam
Teorinya, Hegel berpendapat bahwa proses perkembangan rohani berjalan
dialektis, yang menurut Hegel ide-ide saling berlawanan dan sekalian rohani
melemah untuk menjadi kesatuan dalam suatu ide baru, yang merangkap kebenaran
yang terkandung dalam dua ide tadi. Sebagai contoh, ide tadi berawal daru suatu
yang “ada”, kemudian diperkirakan sesuatu yang ada, akan tetapi belum ada
secara menyeluruh, yakni ide “menjadi” mempunyai pikiran melalui tesei, anti
tesis, dan sintesis, sehingga cara berfikir yang demikian ini disebut
dialektis. Hal ini berlangsung secara terus-menerus. Menurut Hegel pula, teori
dialektis berlaku tidak hanya bidang logika, tetapi juga dalam bidang realitas,
dan yang paling banyak adalah bidang sejarah.
Pancasila yang kita kenal sebagai dasar
negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Notonegoro yang menggunakan teori
Causalis untuk menyelesaikan Pancasila. Teori ini mengatakan bahwa semua
yang ada mempunyai sebab, lebih lanjut dikemukakan pula, berdasarkan teori
causalis, Pancasila juga dapat dipahami secara mendalam, yaitu:
Pertama, dilihat dari causa materialis,
Pancasila berdasar adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang dianut oleh
bangsa Indonesia. Adat kebiasaan di sini ialah adat kebiasaan dalam arti luas
yang meliputi adat kebiasaan politik, kewarganegaraan, ekonomi, sosial, dan
sebagainya.
Causa Formalis Pancasila, menurut
Notonegoro, ialah anggota BPUPKI, yaitu Soekarno dan Hatta yang kemudian
disebut sebagai pembentuk negara. Causa Finalis, Pancasila adalah calon
dasar filsafat negara. Hal ini tertuang dalam pidato Soekarno pada tanggal 1
Juni 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa tujuan dari pidatonya tentang
Pancasila ialah untuk merumuskan dasar Indonesia merdeka yang disebut sebagai Filosofische
Grondslag. Hal ini dapat juga disebutkan untuk Pancasila dalam Piagam
Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 yang selanjutnya dipakai
sebagai Pembukaan UUD 1945. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Causa
Finalis Pancasila ialah dasar filsafat negara, sebab Pembukaan UUD 1945 yang
telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dimaksudkan sebagai
dasar filsafat negara.
Causa Efficient Pancasila ialah
PPKI, karena PPKI secara resmi menetapkan Pembukaan UUD 1945 yang berintikan
Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dengan demikian, causa efficient
Pancasila sebagai dasar filasafat negara
ialah pembentuk negara Indonesia, dalam hal ini PPKI.
Pancasila merupakan kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dan dijungkirbalikkan tanpa mengubah inti dari isinya, karena
susunan Pancasila berbentuk hirarkis piramidal. Dikatakan hirarkis, karena jika
dilihat dari isinya, urut-urutan lima sila tersebut menunjukkan satu rangkaian
tingkatan dalam luas dan isinya. Selanjutnya, dikatakan piramidal, karena
tiap-tiap sila yang ada di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari
sila/sisla-sila yang ada di depannya. Penjelasan selanjutnya, Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa menjadi basis dari Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan
Keadilan Sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang
berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilans osial,
demikian seterusnya. Sehingga tiap-tiap sila yang ada di dalamnya terkandung
sila-sila lainnya. Kecuali itu, ditegaskan bahwa sila ketuhanan dan kemanusiaan
meliputi seluruh hidup manusia dan menjadi dasar dari sila-sila persatuan,
kerakyatan, keadilan sosial. Mengenai susunan hirarki Pancasila bahwa nilai-nilai Ketuhanan lebih tinggi
dari nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan lebih tinggi daripada nilai
kerakyatan, dan nilai kerakyatan lebih tinggi daripada nilai keadilan sosial.
Namun mengenai bentuk piramid dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap sila yang berada
di belakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada di
depannya. Jadi kalau diterapkan dalam sila-sila pada Pancasila dapat dijelaskan
sebagai berikut: Bahwa sila kemanusiaan merupakan pengkhususan dari sila
Ketuhanan, sila kerakyatan merupakan pengkhususan dari sila persatuan Indonesia
dan sila keadilan sosial merupakan pengkhususan dari sila kerakyatan.
Pancasila sebagai pandangan hidup,
Ideologi Nasional dan Dasar Negara pada esensinya adalah perwujudan dari
pelaksanaan hak dan kewajiban individu sebagai anggota masyarakat untuk
mengejawantahkan pola perilaku sebagaimana tercermin dalam masing-masing kelima
sila tersebut. Demikian pula sebagai bangsa Indonesia dan warga negara.
Pancasila dengan dimensinya pada hakekatnya selaras dengan aliran dalam filsafat
hukum, yaitu Sociological Jurisprudence, sebagaimana keinginan dan tujuan dari
tiga dimensi Pancasila yang bertujuan menciptakan harmoni berupa keserasian
pelaksanaan hak dan kewajiban sehingga secra optimal kebutuhan dan kepentingan
manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi secara tidak memihak, yang oleh Roscoe
Pound dikatakan terdapat 3 kepentingan hukum yang perlu mendapat perlindungan,
yaitu:
a. Kepentingan Umum.
b. Kepentingan Masyarakat.
c. Kepentingan Individu.
Aliran Sociological Jurisprudence timbuld
ari proses dialektika antara positivisme hukum dan mazhab sejarah. Pada aliran
Positivisme Hukum, memandang tidak ada hukum kecuali perintah yang diberikan
penguasa, sebaliknya Mazhab Sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang
bersama masyarakat. Kedua mazhab tersebut dapat dilihat pada kepentingannya,
yaitu: Positivisme mementingkan logika, sedang mazhab Sejarah mengutamakan
pengalaman. Namun Sociological Jurisprudence mementingkan keduanya. Oleh karena
itu dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi negara,
dan dasar negara, terdapat kesamaan dengan mazhab Sociological Jurisprudence,
karena adanya kesamaan tujuan yang ingin dicapainya. Seperti yang dikatakan
Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial/masyarakat,
dan ini tercermin dalam kelima sila dari Pancasila, yang di dalamnya terkandung
cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Dengan
demikian, pencerminan kedua aliran tersebut terdapat kesesuaian dengan apa yang
terkandung di dalam UUD 1945, baik pembukaan, batang tubuh, maupun
penjelasannya.
3. Latihan Soal
a. Mengapa Pancasila disebut sebagai
dasar falsafah negara? Jelaskan!
b. Mengapa ada keterkaitan antara
Pancasila dengan mazhab sejarah dan dialektika Hegel? Jelaskan!
c. Jelaskan pula tentang teori causalis
untuk mendalami Pancaila!
DAFTAR PUSTAKA
Hujibers, Theo, Filsafat
Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993 Theo
Hujibers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius,
Yogyakarta, 1993.
Soehardjo
Sastrosoehardjo, Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum, Program
Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
Winandi, Woro & Sri
Hartini, Dialektika Hegel dan Sociological Jurisprudence Dalam Filsafat
Hukum dan Pancasila, Makalah disampaikan dalam diskusi kelas, Program
Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- Soehardjo Sastrosoehardjo, Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 44.
- Woro Winandi & Sri Hartini, Dialektika Hegel dan Sociological Jurisprudence Dalam Filsafat Hukum dan Pancasila, Makalah disampaikan dalam diskusi kelas, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 9.
- Theo
Hujibers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Penerbit Kanisius,
0 komentar:
Posting Komentar